Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, seharusnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengurangi kegaduhan dengan tidak melantik Penjabat (Pj) Gubernur dari instansi Kepolisian. Dia menyarankan pelantikan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dievaluasi ulang.

"Sebaiknya dievaluasi saja. Mendagri harus beri penjelasan utuh. Hal seperti ini juga sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu. Mestinya tidak terulang lagi," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/6).

Saleh khawatir dilantiknya Iriawan sebagai Pj Gubernur justru menimbulkan berbagai macam penafsiran di masyarakat. Terutama dugaan adanya motif politik di balik penunjukan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur.

"Jangan sampai ada orang yang berpikiran bahwa pengangkatan tersebut ada motif politik untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu. Plt gubernur sudah selayaknya netral dan tidak berpihak," ungkapnya.

Dugaan semacama itu, kata anggota Komisi IX ini, harus dihindari. Dia berharap nantinya pemerintah bisa bersikap adil di pilkada serentak khususnya di Jawa Barat.

"Pemerintah juga harus menghindari munculnya kecemburuan dari semua kontestan yang sedang berkompetisi," ucapnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik Sestama sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ahmad Heryawan.

"Dengan mengucapkan syukur kehadirat yang maha kuasa atas rahmat dan karunianya, pada hari ini, Senin tanggal 18 Juni tahun 2018, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi saudara Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/B tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018," ucap Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Jabar, Senin (18/6).