Ketua Panja Sebut Kasus Kekerasan Seksual di UNRI Bukti RUU TPKS Dibutuhkan
Merdeka.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi telah terbukti efektif melihat penerapannya dalam kasus di kampus UNRI.
Kasus pelecehan seksual yang diduga oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau (Unri), Syafri Harto, menjadi contoh pentingnya peraturan perundang-undangan mengatur kekerasan seksual. Polisi telah menetapkan Syafri sebagai tersangka.
Menurut Willy, perlu peraturan yang lebih luas untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual secara lebih luas yaitu RUU TPKS.
"Bayangkan itu baru kelas kampus. Memang dunia ini kan kampus semata, itu mereka mendapatkan keuntungan dari kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).
Permendikbudristek itu dinilai Willy menjadi jembatan untuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual.
RUU TPKS memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Aturan ini untuk menindak pelaku kekerasan seksual yang masih belum ada regulasi khusus.
Willy menegaskan, RUU TPKS bukan melegalisasi seks bebas. RUU TPKS ini memberikan perlindungan dari kekerasan seksual.
"Ini justru ingin menjaga, memuliakan anak-anak kita, perempuan, disabilitas. Itu lah yang paling konkrit. Jadi kita bisa menjadi base praktis bagaimana menghadirkan undang-undang," kata politikus NasDem ini.
Diberitakan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau (Unri), Syafri Harto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Polda Riau yang menangani kasus ini telah menemukan 2 alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Kasus yang berawal dari bimbingan skripsi hingga beralih ke dugaan 'bimbingan seksual' itu lantaran adanya pengakuan korban inisial L yang diminta untuk dicium.
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto membenarkan peningkatan status tersangka terhadap Syafri Harto (SH) tersebut. "Iya benar. SH sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui proses gelar perkara, dalam kasus tindak pidana dugaan perbuatan cabul," ujar Sunarto.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penjelasan Satgas PPKS UI soal Laporan Dugaan Kekerasan Seksual yang Dituduhkan pada Melki
Satgas PPKS UI menyatakan tidak memberikan tembusan laporan dugaan kekerasan seksual Melki ke pihak mana pun, termasuk rektor.
Baca SelengkapnyaDituduh Melakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Dinonaktifkan
Dia menerima apa yang telah menjadi keputusan organisasi tersebut. Dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pecehan, Rektor Universitas Pancasila Dinonaktifkan
Polisi telah memeriksa delapan orang saksiuntuk mengusut laporan dugaan pelecehan seksual.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nonaktifkan ETH Buntut Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, 8 Kandidat Bersaing Jadi Rektor Universitas Pancasila
Keputusan menonaktifkan ETH ini berdasarkan hasil Rapat Pleno Yayasan pada hari Senin 26 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRektor Nonaktif Universitas Pancasila Dipastikan Hadiri Pemeriksaan Polisi Besok
Ade Ary menambahkan alasan penundaan karena di hari yang sama sudah terjadwal ada agenda atau kegiatan yang lain di kampus.
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Pancasila Tak Hadiri Panggilan Polisi, Ini Alasannya
Rektor Univ. Pancasila diduga terjerat kasus pelecehan seksual
Baca SelengkapnyaRektor Nonaktif Universitas Pancasila Buka-bukaan Terkait Kasus Dugaan Pelecehaan Seksual
Nama baik diri dan keluarga dipertaruhkan Karena adanya kasus ini.
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelecehan Seksual, Rektor UP Dicopot dari Jabatan
Rektor Universitas Pancasila (UP) inisial ETH dicopot dari jabatannya menyusul dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy’ari Dilaporkan Anak Buah ke DKPP Terkait Dugaan Pelecehan Seksual
Korban dugaan pelecehan seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Baca Selengkapnya