Ketua KPU mengaku belum dilaporkan soal Ponpes Al Zaytun menolak didata

Merdeka.com - Pondok pesantren Al Zaytun yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat enggan mengikuti mencocokkan dan meneliti (coklit) identitas data pemilih pada Pilgub Jawa Barat 2018 nanti. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengaku belum mendapatkan laporan.

Meski demikian, Arief menegaskan bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih tetap akan didata sebagai pemilih.

"Tapi prinsipnya, semua WNI yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, dia akan didata sebagai pemilih," ucap Arief, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Arief juga meluruskan, bahwa, pendataan dalam coklit tidak didasarkan pada tempat mereka sekolah, namun berdasarkan domisilinya masing-masing. Petugas yang datang ke lokasi pendidikan, kata Arief, hanya bertujuan untuk klarifikasi identitas calon pemilih.

"Sebetulnya pendataan itu tidak dilakukan di sana. Pendataan itu berbasis domisili. Kalau kemudian kita datang ke sebuah tempat, sebetulnya lebih karena kita mau mengklarifikasi tempat itu memang ada yang berdomisili (disana)," kata Arief.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menambahkan, bahwa, siapapun yang menghalangi orang untuk menggunakan hak pilihnya akan dikenakan sanksi.

"Ada di undang-undang, itu pasti ada (sanksi) menghalangi orang menggunakan hak pilihnya. itu bisa dikenakan sanksi yang berat," ujar Pramono.

Untuk itu, lanjut Pramono, KPU Jawa Barat (Jabar) akan menelusuri kronologisnya. Selain itu, ia melanjutkan, KPU Jabar pun akan melakukan komunikasi intensif terhadap semua warga yang sudah memenuhi syarat pendaftaran.

"Itu harus, jika sudah memenuhi syarat, harus daftar di daftar pemilih kita. Bagaimana, apakah kesalahan ada di kita, atau komunikasinya tidak benar. Kita telusuri lebih dalam," tuturnya.

Reporter:Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com