Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berharap pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin didiskualifikasi, karena diduga telah melakukan kecurangan sistematis.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menilai, permintaan diskualifikasi itu terlalu berlebihan. Kata dia, gugatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) itu masih perlu dibuktikan.

"Menurut saya diskualifikasi itu terlalu lebay ya, bisa jadi itu bagian dari ekstra petitum juga, tuntutan yang terlalu berlebihan. Argumen yang disampaikan oleh tim hukum BPN misalnya tentang itu kan harus dibuktikan, letaknya dimana," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/6).

Ace menjelaskan, sangat sulit jika ingin membuktikan kecurangan yang TSM. Kata dia, TSM itu harus dibuktikan hingga per wilayah.

Dia mencontohkan, dugaan kecurangan yang dituduhkan BPN, salah satunya soal pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dukung Jokowi-Ma'ruf di kawasan Garut. Ace menegaskan, Garut adalah basis Prabowo-Sandi.

"Salah satunya misalnya di Garut ada surat yang ditujukan pada perangkat desa. Pertanyaan saya yang menang di Garut siapa sih? Prabowo. Berarti kalau mau dipersiapkan adalah di Garut yang harus diulangi ya di Garut," ucapnya.