Ingin fokus jadi menteri, Idrus Marham putuskan tak maju 'nyaleg' di 2019

Menteri Sosial, Idrus Marham, menyatakan tidak akan maju sebagai calon legislatif di Pemilu Serentak 2019 mendatang. Idrus mengaku ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri sampai habis masa jabatan.

"Nah 2019 ke depan hari ini saya menteri saya ingin fokus kepada tugas saya sebagai menteri ya," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/7).

Lagipula, kata Idrus, setiap menteri tidak dilarang maju menjadi caleg di Pemilu 2019. Ketentuan itu telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pencalegan.

"Pesan saya kalau di kabinet yang itu tidak haram dan tidak ada aturan melarang di situ pada Pasal 280 UU No 7 tentang Larangan-larangan dimanfaatkan fasilitas negara dan untuk memanfaatkan ASN atau PNS larangan macam-macam di situ termasuk program-program yang bisa mempengaruhi orang-orang," paparnya.

Idrus bercerita kiprah politiknya selama di DPR. Dia mengaku pernah mundur dari DPR setelah mendapat tugas menjadi Ketua Pansus Century pada 2009. Idrus mundur karena memegang jabatan strategis di Partai Golkat yaitu sekretaris jenderal.

Di Pemilu 2014, Idrus juga memutuskan tidak maju 'nyaleg' karena ingin fokus mengurus partai. Idrus masih menjabat sebagai Sekjen Golkar saat itu.

"Pada saat saya sekjen tahun 2009 saya mau mundur tapi belum boleh karena saya masih memimpin pansus century. sehingga saya baru mundur dari DPR itu pada tahun 2011 setelah jadi Ketua Pansus Century. 2014 karena saya masih sekjen saya tidak caleg lagi," jelas Idrus.

Ditanya apakah tidak rindu menjadi politisi Senayan, Korbid Kelembagaan Partai Golkar menyebut gagasan yang dimilikinya bisa dikomunikasikan dengan elite partai tanpa harus duduk di DPR.

"Sudah kan semua yang penting konunikasi, gagasan komunikasi pikiran dengan seluruh elit yang ada itu apa pun posisi kita bisa," tandas Idrus.

Diketahui kabar ada sejumlah menteri di Kabinet Kerja berencana mengundurkan diri karena ingin menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019 datang dari Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi.

"Ada yang mau jadi DPR, ada yang mau jadi apa, ada aja. Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju. Ya mungkin aja ada, saya dengar-dengar tapi belum ada bukti," ujar Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Rabu (4/7).

Kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi kabar tersebut. Jokowi mengatakan, jika menteri mundur dari Kabinet Kerja demi 'nyaleg' merupakan sebuah kewajaran.

Sebab, menteri ingin menjalankan perintah partai politik (parpol) masing-masing. Jokowi menyebut, sebagian besar menteri Kabinet Kerja berasal dari partai politik (parpol).

"Tentu saja mereka (menteri) ditugaskan partainya untuk hal-hal berkaitan politik. Salah satunya jadi caleg. Saya kira wajar saja kalau mereka ditugaskan partai untuk menjadi caleg," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (6/7).