Golkar bantah duit suap Rohadi terkait gugatan Ical ke Agung Laksono

Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Idrus Marham membantah keterlibatan kadernya dalam kasus suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Terlebih internal Partai Golkar telah mengonfirmasi setiap kadernya terkait penemuan uang Rp 700 juta di mobil Rohadi yang disebut-sebut berasal dari Partai Golkar."Sampai hari ini setelah kita cek baik pihak Ancol dan Bali semua beri konfirmasi kita berjalan baik sesuai aturan. Tapi kita serahkan ke proses hukum," kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar jalan Anggrek Nelli Murni, Jakarta Barat, Selasa (26/7).Idrus membantah mengenal Rohadi sebagai makelar peradilan. Sehingga dia memastikan bahwa partai Golkar tidak melakukan permainan dalam kasus apapun."Semua orang tahu. Kita enggak kenal tapi kita tahu. Partai Golkar tidak pernah itu, Kami yakin Golkar tidak pernah lakukan itu. Kita sudah saling cek saling konfirmasi," tegas Idrus.Idrus mengatakan enggan berkomentar banyak jika KPK memanggil Golkar terkait uang Rp 700 juta itu. Sebab dia berkeyakinan tidak ada satu kader pun yang terlibat dalam kasus itu."Kan enggak ada masalah. Kami anggap tidak ada masalah, komitmen kami semua bersih. Saya tidak mau berandai-andai. Komitmen kami seluruh masalah Golkar sudah kita akhiri," ungkap Idrus.Meski demikian, bukan berarti Idrus menyatakan dirinya tak percaya dengan kinerja KPK. Namun dia lebih percaya terhadap kadernya, mengingat survei akhir-akhir ini menunjukkan elektabilitas partai Golkar semakin meningkat. Dan dia tak ingin masalah inu menjadikan kepercayaan masyarakat menjadi turun kembali."Bukan KPK (mengada-ada) tapi kalau ada kader Golkar yang bermain itu tidak mungkin. Survei sudah bagus ada begini-begini ya kita ketawa-tawa aja," pungkas Idrus.Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan misteri uang Rp 700 juta milik panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, terkait dengan gugatan kepengurusan Golkar beberapa waktu silam. Golkar kubu Abu Rizal Bakrie menggugat penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) yang dilakukan oleh Agung Laksono di Ancol, Jakarta Utara.