Fadli Zon tak yakin radikalisme berkembang di kampus-kampus
Merdeka.com - Pada Sabtu (2/6) lalu, Densus 88 Antiteror menggeledah gelanggang mahasiswa FISIP Universitas Riau, Pekanbaru. Hasilnya, diamankan tiga orang dan bahan peledak jenis TATP (triaceton triperoxide) yang sudah jadi. TATP merupakan bom kimiawi yang sangat berbahaya dan memiliki daya ledak tinggi (high explosive).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan tak yakin jika ada bibit radikalisme berkembang di kampus-kampus dengan adanya temuan Densus 88 di Universitas Riau itu. Menurutnya asumsi itu harus diverifikasi.
"Saya masih tidak yakin bahwa kampus-kampus kita itu mudah sekali diintervensi dengan gagasan-gagasan yang radikal. Apalagi ini adalah tempat ilmu pengetahuan. Saya kira harus diverifikasi apakah betul seperti itu," jelasnya di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/6).
Jika ada bibit radikalisme berkembang di perguruan tinggi, menurutnya menjadi pertanda ada kegagalan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun ia kembali menegaskan tak yakin dengan asumsi itu.
Fadli mengatakan harus ditelusuri juga latar belakang tiga orang yang diamankan Densus 88. Apakah mereka kebetulan lagi kampus itu atau memang benar mahasiswa?
"Ini harus ada transparansi," ujarnya.
"Menurut saya informasi ini sangat mengganggu kalau misalnya perguruan tinggi dianggap mudah diintervensi sebagai sarang radikal apalagi teroris. Saya kira ini membahayakan dan merugikan pemerintah sendiri," lanjutnya.
Fadli juga meminta aparat melakukan verifikasi atas informasi yang beredar. Jangan sampai informasi yang beredar justru merugikan citra perguruan tinggi di Indonesia.
"Apalagi ini perguruan tinggi ternama, terkemuka. Kalau tercoreng itu kan nanti akan merugikan civitas akademika dari perguruan tinggi tersebut dan bahkan perguruan tinggi seluruh Indonesia," tegasnya.
Dia mengatakan tak yakin bahwa bahan peledak yang disita akan diledakkan di Gedung DPRD dan DPR RI. Informasi itu, kata dia, harus diverifikasi.
"Saya kira itu juga harus diverifikasi, harus diklarifikasi apa benar. Saya ini kok enggak yakin ya. DPR ini rumah rakyat, DPRD juga rumah rakyat. Untuk apa mereka menargetkan itu? Benar atau enggak itu? Dicek dulu lah. Saya belum percaya itu," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Firli Ajukan 3 Profesor Hukum Sebagai Saksi Meringankan di Kasus Pemerasan SYL
Ketiga pakar bidang hukum itu merupakan saksi meringankan Firli saat gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Kritik Guru Besar Jadi Peringatan untuk Pemerintahan Jokowi
Menurut Cak Imin, suara para guru besar dari pelbagai perguruan tinggi di tanah air menjadi peringatan bagi semua elemen bangsa.
Baca SelengkapnyaBanyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran
Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kembali Diperiksa Polisi, Kubu Rektor UP Nonaktif Bawa Bukti Patahkan Laporan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Rektor UP nonaktif datang didampingi penasihat hukumnya Faizal Hafied.
Baca SelengkapnyaDikonfrontasi dengan Saksi, SYL Ungkap Dugaan Kasus Pemerasan Dilakukan Firli Semakin Terang
SYL mengaku telah membuka semua terkait fakta yang diketahuinya sebagai saksi kasus dugaan pemerasaan dengan tersangka Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaMinta Rektor Bikin Video Apresiasi Jokowi, Ini Alasan Polda Jateng
Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi terkait ramainya kabar polisi meminta rektor di Semarang membuat video testimoni apresiasi kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh
Praktik ini terungkap setelah polisi lebih dulu menerima informasi ada peredaran narkoba melintas di wilayah gerbang tol Sragen.
Baca SelengkapnyaGerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaCak Imin Sebut Banyak Sarjana Menganggur: Menteri Pendidikan Kok Membiarkan
Menurut dia, salah satu sumber kelambanan menangani masalah adalah penataan sistem pendidikan.
Baca Selengkapnya