DPR Minta Pemerintah Perkuat Diplomasi untuk Perdamaian di Timur Tengah
Anggota DPR mewanti-wanti agar Pemerintah Indonesia konsisten mendorong pendekatan diplomasi untuk perdamaian di Timur Tengah.
Kerja sama yang semakin kuat pengan negara-negara lain juga penting untuk mengatasi dampak konflik geopolitik terhadap kondisi di Tanah Air.
Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Zaini mengatakan, sejauh ini konflik di Timur Tengah telah memengaruhi stabilitas ekonomi global.
Kondisi itu, bisa berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, memperburuk kondisi sosial dan keamanan.
“Untuk menjaga agar konflik geopolitik di Timur Tengah tidak mempengaruhi kondisi keamanan di Indonesia, pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Helmy, Sabtu (27/4).
Menurut Helmy, pemerintah harus waspada terhadap kondisi yang terjadi di Timur Tengah, terutama terkait dengan dampak ekonomi.
Seperti fluktuasi harga minyak dan gangguan perdagangan, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.
“Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Sedangkan anggota DPR Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah perlu menjaga hubungan yang kuat dengan negara-negara sahabat di Timur Tengah.
berita untuk kamu.
“Jangan tunjukkan niat atau sikap seolah ingin menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Sehingga Indonesia tetap dihormati sebagai negara yang konsisten,” terang Farhan.
Fahran menilai, dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai adalah terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar, seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu.
Sebab akan memengaruhi arus masuk kebutuhan pokok. “Akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” katanya.
Dari sisi keamanan, dia melihat dampaknya tidak terlalu besar jika konteksnya keamanan wilayah atau intervensi militer asing atau terorisme.
“Bisa dikatakan risikonya tidak tinggi. Kemungkinan risiko terorisme hanya jika sel terorisme radikal di Filipina melakukan aktifasi sebagai bentuk serangan kepada sekutu Israel dan Amerika,” ujar Farhan.
- Randy Ferdi Firdaus
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaAdapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya