Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Sebut Publik Berhak Tahu Jadi atau Tidaknya Reshuffle Dilakukan Jokowi

Demokrat Sebut Publik Berhak Tahu Jadi atau Tidaknya Reshuffle Dilakukan Jokowi Jokowi Hadiri KTT ASEAN Virtual di Istana Bogor. ©2020 Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menilai bahwa kinerja menteri dan kepala lembaga berkembang luar biasa setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam reshuffle. Dengan itu, Pratikno mengatakan bahwa isu perombakan kabinet sudah tak lagi relevan.

Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan ikut merespons hal tersebut. Dia bilang, Jokowi perlu menyampaikan ke publik bila reshuffle tak jadi dilakukan.

"Jika reshuffle memang tidak jadi dilakukan, tentu itu juga menjadi hak presiden. Namun, karena isu ini sudah bergulir ke publik, sebaiknya Presiden lah yang kembali menyampaikannya ke publik jika memang tidak ada reshuffle dalam waktu dekat," kata Ossy lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Selasa (7/7).

Tujuannya, kata dia, untuk menghindari kegaduhan publik. Dan juga jajaran kabinet butuh kepastian dari pemimpin tertingginya sebagai pemegang hak prerogatif penyusunan kabinet.

"Bukan sekedar pernyataan atau klarifikasi dari Mensesneg," ucapnya.

Menurut Ossy, reshuffle kabinet merupakan hak dari Presiden. Tetapi, isu perombakan kabinet dimunculkan ke publik oleh Presiden Jokowi sendiri. "Sehingga wajar jika kemudian publik menilai akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat," ujarnya.

Apapun keputusannya, kata Ossy, Demokrat menyerahkan penilaian menteri kepada Presiden. Jika kabinet bekerja baik tentu kepala negara akan dianggap berhasil.

"Namun jika kabinet gagal, maka Presiden juga yang akan dianggap gagal," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menilai bahwa kinerja menteri dan kepala lembaga sudah bagus setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam reshuffle. Dia bilang, ada kemajuan yang luar bisa dalam waktu singkat.

"Dalam waktu yang relatif singkat kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga," kata Pratikno saat jumpa pers, Senin (6/7).

Dia menuturkan, kemajuan yang luar biasa itu bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat dan program-program yang berjalan. Artinya teguran keras Jokowi punya arti yang signifikan.

"Teguran keras tersebut dilaksanakan cepat oleh kabinet," ucapnya.

Sehingga, kata Pratikno, bila kinerja para pembantu presiden sudah bagus tidak perlu ada perombakan kabinet. Serta, isu reshuffle sudah tidak relevan lagi.

"Jadi ini progres yang bagus, jadi kalo progresnya bagus ngapain di reshuffle.Jadi dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus," ucapnya.

"Sekarang ini sudah bagus semoga bagus terus, tentu kalau bagus gak ada isu, gak relevan lagi reshuffle. Jadi jangan ribut lagi reshuffle," pungkasnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR Hari Ini

Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR Hari Ini

Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Kemungkinan Reshuffle Lagi: Kalau Diharuskan, Kenapa Tidak?

Jokowi soal Kemungkinan Reshuffle Lagi: Kalau Diharuskan, Kenapa Tidak?

Jokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.

Baca Selengkapnya
Mensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet

Mensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet

Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik

Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik

Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Gerindra Pastikan Jokowi Tak Cawe-Cawe Urusan Kabinet Prabowo-Gibran

Gerindra Pastikan Jokowi Tak Cawe-Cawe Urusan Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik

Presiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik

Kabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju

Baca Selengkapnya