Beda sikap dengan Fahri, PKS pertimbangkan koalisi dengan PDIP

Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyatakan bahwa partainya lebih baik oposisi ketimbang mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden di 2014. Namun pernyataan Fahri itu ternyata berbeda dengan pilihan sikap PKS, yang ternyata membuka peluang berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi.Anggota Dewan Syuro PKS Jazuli Juwaini tak mau berkomentar soal pernyataan Fahri. Dia meminta pernyataan itu ditanyakan langsung ke anggota Komisi III DPR itu.Soal komunikasi politik, kata dia, pihaknya sudah membangun dari jauh hari, termasuk dengan PDIP. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika PKS berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Jokowi jadi presiden."Kalau komunikasi kita bangun dengan siapa saja. Bukan hanya parpol, bahkan ormas. Bisa saja dengan siapapun (koalisi) yang tujuannya sama. Misi-nya sama yang ingin menyejahterakan rakyat," kata Jazuli dalam pesan singkat, Senin (24/3).Kendati demikian, dia menegaskan sebelum ada hasil pemilu legislatif, pihaknya belum bisa menentukan berkoalisi dengan partai mana. Hal itu, akan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan jumlah kursi di parlemen setelah 9 April nanti."Tapi sebelum pileg PKS belum akan mendalami koalisi dengan siapa saja. PKS masih konsentrasi untuk pemenangan pileg di 9 April. Setelah jelas perolehan kursi DPR baru akan fokus bicara koalisi," ujarnya.Dia menilai, komentar Fahri masih sebatas wacana. Begitu juga soal koalisi yang masih wacana sebelum ada hasil pemilu legislatif. "Sekarang ini baru bicara wacana. Dan kemungkinan-kemungkinan saja," pungkasnya.Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menegaskan, partainya akan menjadi oposisi jika Jokowi menang dalam Pilpres 2014 mendatang. Sebab, Jokowi dinilai tak mampu memimpin bangsa dan tidak punya konsep penyelamatan Indonesia yang jelas."Kami memiliki konsep dan basis penyelamatan Indonesia di masa transisi, sementara Jokowi tidak. Sehingga kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami sudah siapkan model kepemimpinan yang sanggup menjadi penyelamat bangsa. Kalau Jokowi jadi presiden, itu tidak akan terjadi dan kami lebih baik berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi," ujar Fahri saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/3).Fahri mengatakan, dirinya belajar banyak ketika membangun koalisi dengan pemerintahan SBY. Saat itu, kata dia, SBY juga punya popularitas tinggi seperti Jokowi namun tidak punya konsep pembangunan jelas."Pada dasarnya SBY ketika naik jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya. Keduanya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi karena kesantunan yang tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menjadi pemimpin. Kesantunan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah," tambahnya.Kendati begitu, dia menilai lebih baik SBY ketimbang Jokowi. Jika dilihat ke belakangan Jokowi tak mampu memimpin Jakarta dan Solo dengan baik."Jadi di Indonesia dan di Jakarta, kedua pemimpin tidak membuktikan bahwa mereka menyelesaikan masalah. Namun demikian masih jauh lebih baik SBY dibandingkan Jokowi," ujarnya.