Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta masyarakat Indonesia untuk tidak perlu khawatir apalagi takut dengan potensi konflik yang akan terjadi saat pilkada serentak dilaksanakan akhir tahun ini."Masyarakat jangan parno (paranoid) melihat bahwa pilkada serentak terkesan menakutkan," ujar anggota Bawaslu Nasrullah, dalam diskusi 'Pilkada Serentak dalam Bayang-bayang Konflik' di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/4).Sementara, Direktur Institut Titian Perdamaian, Muhammad Miqdad, mengungkapkan bahwa pilkada bukanlah satu-satunya faktor penentu konflik yang ada di Indonesia. Faktor penyebab konflik pada pilkada itu sendiri adalah karena minimnya pengetahuan politik, adanya dinasti, dan kecurangan yang sistematis."Selain itu, independensi lembaga penyelenggara, kesiapan daerah, terutama potensial konflik maupun pascakonflik komunal juga memengaruhi," papar Miqdad.Dalam kesempatan itu, Nasrullah juga mengharapkan pemerintah daerah bisa mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak."Sarannya kalau KPU daerah belum punya duit cash, pemerintah daerah harus peka untuk memfasilitasi," ujarnya.Nasrullah menerangkan bantuan tersebut dapat berupa dana sosialisasi atau fasilitas untuk mengadakan fit and proper tes bagi calon. Tidak hanya itu, dia juga mengharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi juga dalam bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga anggaran."Sadar atau tidak, peran pemerintah daerah adalah sebagai user. Pemerintah daerah diharap dapat memberi semangat dekonsentrasi kepada penyelenggara," lanjut Nasrullah.Bantuan-bantuan tersebut diupayakan mengingat masih banyak penyelenggara di tingkatan daerah yang masih belum siap untuk melaksanakan pilkada serentak.
Bawaslu: Masyarakat jangan parno dengan pilkada serentak
Bawaslu meminta pemerintah daerah turun tangan membantu KPU menyukseskan pilkada serentak.
Rekomendasi