'Antisipasi kegaduhan politik, UUD 1945 harus diluruskan'

Merdeka.com - UUD 1945 diminta segera diluruskan guna menanggulangi kegaduhan politik, penistaan antar umat beragama, dan harga kebutuhan pokok yang melambung. Sebab, semua persoalan itu dinilai muncul berawal dari diamandemennya UUD 1945.

"Itu semua berawal dari diamandemennya UUD 1945. Pasalnya, amandemen ini tidak terlepas dari skenario dan intervensi negara imprealis. Perlu dicatat UUD 1945 lahir dari pikiran pejuang Indonesia yang murni, berpikiran jernih, tulus dan ikhlas dalam berjuang, serta digali dari akar budaya Indonesia. Jadi ini penting untuk kita kembalikan ke khitahnya," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula, Kamis (9/7).

Menurutnya, Reformasi yang digulirkan 17 tahun lalu seharusnya menjadi masa peralihan sejarah pemerintahan Indonesia dari sistem otoritarianisme menjadi sistem yang demokratis. Reformasi seharusnya juga bisa melepaskan rakyat dari pasungan kekuasaan menuju kebebasan.

Namun sayang, lanjutnya, tuntutan amandemen UUD 1945 mengalir deras usai reformasi tercapai. Alasannya, UUD 1945 telah dinilai menjadi faktor utama terbentuknya pemerintahan tirani dan juga dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

"Tuntutan tersebut terus memaksa agar UUD 1945 diamandemen dengan dalih demi perubahan. Amandemen tak bisa dielakkan lagi karena kegenitan Reformasi dan euphoria perubahan ketika itu," jabarnya.

Dalam euforia itu, sambung Beni, banyak kalangan yang menuntut amandemen tidak menyadari bahwa perubahan yang dituntut itu adalah bagian dari skenario besar penjajah kedaulatan bangsa untuk menguasai negara dunia ketiga seperti Indonesia.

"Sebagai bangsa yang punya akar budaya dan berkepribadian sendiri, pertentangan terhadap UUD 1945 apalagi mengubahnya adalah kekeliruan yang sangat fatal. Karena UUD '45 adalah konstitusi yang lahir dari semangat budaya bangsa dan manifestasi ketulusan para pendiri negara ini," lanjut Presiden Organisasi Pemuda Asia Afrika itu.

Beni melanjutkan, sejak awal para pendiri bangsa telah bertekad memakmurkan rakyat. Tidak seorang dari mereka yang mengutamakan diri pribadi di atas kepentingan bangsa. Untuk itu, sudah selayaknya apa yang dicita-citakan para pejuang bisa diwujudkan oleh pemimpin saat ini, bukan malah mengubah apa yang sudah ditetapkan sebagai cita-cita bangsa.

"Dengan susah payah mereka mempersatukan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Mereka merajut ke-Bhinneka-an dalam satu bangsa yang berdasar Pancasila dan UUD '45 yang merupakan galian dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Jangan sampai penyatuan itu kemudian dibiarkan dicabik-cabik oleh 'orang asing' yang membuat kita asing dengan tujuan berbangsa dan bernegara," tandasnya. (mdk/dan)