Merdeka.com - Beberapa kepala daerah menampilkan foto mereka di bantuan sembako yang diberikan kepada warga terdampak wabah Corona atau Covid-19. Mulai dari Bupati Klaten Sri Mulyani, Bupati Jember dr Faida, dan teranyar Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai tindakan sejumlah kepala daerah memanfaatkan bantuan sosial untuk alat politik pribadi, merupakan kejahatan yang tidak bisa dibiarkan. Apalagi jika kepala daerah tersebut berpotensi kembali maju di pertarungan Pilkada.

"Kalau petahana berusaha memanfaatkan fasilitas untuk publik karena atas nama pemerintah, distempel atas nama pribadi. Saya kira ini satu kejahatan tak bisa kita biarkan," ujar Doli dalam web diskusi, Kamis (7/5).

Doli mengaku sejak awal sudah meminta Menteri Dalam negeri mengawasi dan memberi peringatan kepada kepala daerah dalam pemberian bansos.

Waketum Golkar ini juga mengklaim telah memberikan peringatan keras kepada kepala daerah yang diusung Golkar tidak memanfaatkan bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi.

"Kami di parpol kami sudah beri peringatan keras kepala daerah dari parpol kami untuk tidak memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Doli meyakini, praktik demikian akan mendapatkan respons negatif oleh masyarakat. Serta, di era yang serba digital ini akan mudah ketahuan publik.

"Menurut saya praktik seperti itu jadi konyol jadi naif sama dengan akan membuat backfire kepala daerah itu karena tidak ada orang diam," ucapnya.

Praktik menempel stiker wajah pribadi ke bansos ini malah akan menunjukan kapasitas seorang kepala daerah. Berkaitan dengan Pilkada, para petahana ini sedang diuji kemampuan kepemimpinannya menghadapi Covid-19.

"Dalam pandemi covid masyarakat secara langsung tak langsung bisa menilai orang-orang yang sedang memimpin atau mau memimpin mereka," kata Doli.