Wapres JK Sebut Kebocoran Diketahui karena Banyaknya Pengawasan di RI

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam sambutannya JK menjelaskan dalam sistem pemerintahan, Indonesia paling banyak memiliki pengawasan.

Mulai dari BPKP, BPK, Polisi, Jaksa, KPK hingga LSM. Akibat banyaknya pengawasan terjadinya kebocoran pun diketahui.

"Jadi pemerintah ini sistem ini diawasi berkali-kali. Kalau banyak yang bocor, seperti sekarang tentu juga akibat banyaknya pemeriksaan. Sehingga banyak diketahui," kata JK di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3).

JK sependapat pemeriksaan sangat penting tetapi lebih penting pencegahan. Sebab kata JK, tanpa pencegahan sistem akan sulit dijalankan. Sama halnya dengan mengawasi anggaran di Indonesia.

JK menjelaskan anggaran di Indonesia setiap 10 tahun selalu naik dua kali lipat. Mulai tahun 2010, Rp 1200 triliun, setelah itu Rp 2200 triliun. Kemudian tahun depan direncanakan akan Rp 2300 triliun-Rp 2400 triliun. Ditambah kata JK, Kementerian dan lembaga makin berkembang.

Menurutnya, saat ini hampir ada 100 kementerian dan lembaga baik yang besar dan kecil di Indonesia. Daerah yang diawasi pun kata JK meningkat. Dari 300 pada 15 tahun yang lalu, menjadi lebih dari 500 kabupaten, kota, provinsi saat ini.

Hingga jalur anggarannya makin berkembang. Dulu kata JK hanya sampai kabupaten, sekarang sampai ke desa.

"Jadi artinya aliran lembaganya makin besar, dananya makin besar, dan juga yang mendapat anggaran makin banyak. Artinya adalah pengawasan yang harus dilakukan itu makin luas," kata JK.

Karena itu, kata JK, lembaga pengawasan atau institusi pengawasan APIP harus bekerja lebih luas, yaitu dengan cara mempergunakan teknologi yang sedang berkembang.

"Sehingga para pengawas, bukan hanya mengawasi tetapi mengawasi secara akuntabiliti forensik. Itu juga lebih detail lagi," ungkap JK.