UN diundur, M Nuh harus mundur
Merdeka.com - Pelaksanaan ujian nasional (UN) di 11 provinsi terpaksa ditunda. Amburadulnya UN tahun ini disebabkan distribusi naskah soal yang terlambat. Beberapa soal juga tertukar sehingga ribuan peserta UN, tak bisa menjalani ujian.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, tertundanya pelaksanaan UN merupakan tanggung jawab penuh Mendikbud. Dengan demikian, M Nuh seharusnya mundur dari kursi menteri.
"Sebenarnya kalau di negara-negara tradisi demokrasi kuat, seharusnya M Nuh mundur. Tapi, kita terbiasa menunggu bintang turun dari langit. Itu sudah sepantasnya, udah UN gagal, 11 provinsi lagi," tegas Ray saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (15/4).
Siswa UN pingsan akibat bau kotoran sapiTak ada soal braille, siswi tunanetra di Solo dibantu guru
Tidak hanya itu, Ray meminta agar Nuh menjelaskan secara rinci atas setiap masalah yang terjadi pada pelaksanaan UN.
"Jelas (Mendikbud harus) tanggung jawab, bagaimana percetakan tidak mampu? Apa karena kesalahan cetak, atau apa? itu yang harus diungkap, sekarang seolah-olah pemerintah minta masyarakat pahami ujian ditunda, apa yang dipahami?" tegasnya.
Ray menilai, selama ini pelaksanaan UN dilakukan secara sentralistik. Mulai dari tahap tender, percetakan, hingga distribusi soal ke daerah. Dengan demikian, lanjutnya, kondisi serupa bisa terus terjadi, bahkan dapat membuat UN gagal dilaksanakan.
"Penyakit ini tidak akan berubah, semua serba sentralistik, naskah dibuat di pusat, percetakan juga di pusat, distribusi juga serba pusat. Persoalan ini akan terus terjadi," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga menilai, kinerja M Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak becus.
"Ini kan bukan barang baru. Kita tahu polemik ujian ini 3 atau 4 tahun lalu ada yang pro kontra, dan ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi memberikan 20 persen untuk budget-nya," keluh Pramono.
Baca juga:5 Cerita amburadul pelaksanaan Ujian NasionalKetatnya penjagaan PT Ghalia, percetakan yang bikin UN kacau4 Kendala dalam pelaksanaan UN 2013
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UNHCR memiliki tanggung jawab dalam perlindungan pengungsi di dunia.
Baca SelengkapnyaTelah lama hilang, namun jejak-jejak yang menjadi bukti keberadaan Selat Muria di masa lampau masih dapat dijumpai kini.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaBerikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaTanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaHal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca Selengkapnya