Merdeka.com - Calon Kapolri Komjen Tito Karnavian memaparkan janjinya akan mendalami sejumlah kasus yang diadukan oleh Komisi III DPR. Untuk menangani hal tersebut, Tito akan membentuk tim khusus.

"Nanti kasus-kasus yang dilaporkan (ke Komisi III) akan diteliti dan segera ditindaklanjuti. Ke depan akan dibentuk tim khusus untuk menangani pengaduan itu. Saya akan bentuk tim khusus di Irwasum," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Sebelumnya, Tito menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hal itu terkait tindakan semena-mena oleh Barekrim Mabes Polri terhadap perusahaan asing Cedrus Investments Ltd .

"Kemarin saya menemani ketua komisi III menerima keluhan dari masyarakat. Bagaimana menurut Bapak, bukankah seharusnya Polri ikut membangun iklim investasi?" tanya Dasco.

Politikus Partai Gerindra tersebut menanyakan dua hal kepada Komjen Tito. Pertama soal penanganan gerakan-gerakan radikal dan intoleransi, di mana Komjen Tito sangat berpengalaman. Kedua soal upaya membangun iklim atau kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Dasco mengungkapkan, ada pengusaha Indonesia yang meminjam sejumlah uang dari Cedrus Investment Ltd, dengan agunan sejumlah saham. Namun, alih-alih membayar pinjaman, peminjam (debitur) malah mengadukan Cedrus ke Polisi. Tanpa pernah memanggil terlapor, Bareskrim Mabes Polri membekukan saham yang menjadi agunan.

"Padahal Cedrus sudah berkali-kali memberi kelonggaran, tetapi malah diadukan dan agunan dibekukan," ujar Dasco.

Dasco lantas mempertanyakan perlakuan polisi yang tidak memanggil terlapor, namun polisi secara sepihak justru membekukan saham yang menjadi agunan pinjaman. Dasco mengatakan, Polri harus menjaga iklim investasi di Indonesia demi keberhasilan pembangunan.

Dia juga berharap, Kapolri baru hendaknya memperbaiki iklim investasi, supaya investor jangan sampai kapok. Dasco kemudian meminta ijin kepada Ketua Komisi III Bambang Soesatyo untuk menyerahkan dokumen kepada Komjen Tito. Setelah dipersilakan, Dasco berdiri dan menyerahkan dokumen mengenai Cedrus.

Seperti diketahui, masalah Cedrus mengemuka dan mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPR, bermula dari debitur Harun Abidin yang tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada Cedrus. Sebelumnya, Neta S Pane, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan tindakan Polisi yang membekukan agunan tanpa mendengar keterangan terlapor, hanya berdasarkan laporan Harun Abidin secara sepihak.