Taufik Kurniawan ngaku diperiksa KPK soal mekanisme anggaran DPR terkait kasus baru
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengaku usai menjalani pemeriksaan dengan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut politikus PAN itu, pemanggilan dirinya terkait penyelidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah itu.
"Bukan saksi, cuma dimintai keterangan bagaimana mekanisme penganggaran di DPR. Ini penyelidikan," ujar Taufik Kurniawan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).
Taufik mengatakan dirinya dimintai keterangan ini terkait mekanisme penganggaran di DPR dan mekanisme pembahasan proses APBN. Pasalnya, Taufik menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan.
"Tanya ke penyelidik, tanya pak penyelidik. Semua yang saya tahu tentang anggaran saya sampaikan ke penyelidik," ujarnya.
Kendati begitu, Taufik enggan menjelaskan kasus apa yang saat ini tengah diselidiki penyidik KPK. Dia hanya mengungkapkan salah satu yang dikonfirmasi penyelidik adalah masalah dana alokasi khusus hingga dugaan mafia anggaran.
"Semua yang saya ketahui sudah saya sampaikan ke penyelidik, penyidik ya," tegasnya.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU sudah pernah mengusulkan untuk pengubahan metode perhitungan suara, namun ditolak DPR.
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca SelengkapnyaDia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaDia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnya