Tak ada tunjangan khusus Lebaran bagi bidan di daerah pedalaman

Padahal kontribusi diberikan bidan PTT begitu besar dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Angga Yudha Pratomo
Oleh Angga Yudha Pratomo - Reporter
Tak ada tunjangan khusus Lebaran bagi bidan di daerah pedalaman
Demo bidan di depan Kemenkes. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Kesejahteraan para bidan pegawai tidak tetap (PTT) di daerah terpencil, terluar dan terdepan, benar-benar memprihatinkan. Mereka harus bertahan hidup dengan gaji pas-pasan walau terhitung kurang. Lebih miris lagi, jelang Lebaran nanti mereka tak dapat tunjangan apapun.Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur Kornelius Kodi Mete memastikan pemerintah tidak menyediakan tunjangan khusus untuk kesejahteraan para bidan PTT) yang bertugas di daerah terpencil, terluar dan terdepan."Mereka (para bidan PTT) hanya mendapat tambahan uang dari jasa medis, sebagai penghasilan tambahan," kata Metedi di Kupang, Rabu (29/6).0Dia mengemukakan hal itu ketika ditanya soal upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi bidan PTT. Padahal kontribusi diberikan mereka begitu besar dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak (KIA) di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.Menurut dia, gaji bidan PTT tiap daerah tidak sama karena menggunakan upah minim regional atau upah minimum kabupaten/kota tempat mereka bertugas."Biasanya bidan yang bertugas di daerah yang semakin terpencil, gajinya semakin besar," kata mantan Bupati Sumba Barat Daya.Mengenai nasib bidan PTT ke depan, dia mengatakan, pengangkatan bidan dilakukan melalui seleksi umum."Tenaga kesehatan bidan pegawai tidak tetap (PTT), tidak otomatis diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pengangkatan menjadi PNS setelah proses verifikasi dan dilakukan melalui seleksi umum," katanya.Seperti diberitakan Antara. Keputusan menggunakan seleksi umum itu, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu lalu.Dalam pertemuan itu, kata dia, kuota pengangkatan tenaga bidan hanya tujuh persen dari total bidan PTT saat ini. Namun, pemerintah daerah tetap berjuang agar bidan PTT harus menjadi prioritas dalam penerimaan PNS. Sebab, mereka dianggap sudah mengabdi untuk daerah.

Rekomendasi