Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengapresiasi program 100 hari kerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya memberikan ruang bagi kelompok penyandang disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus untuk menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN Polri.

Menurut Angkie, program 100 hari kerja Kapolri sejalan dengan arahan presiden yang telah menetapkan instansi pemerintah menyediakan jatah dua persen untuk penyandang disabilitas menjadi pegawai.

"Saya sangat mengapresiasi program 100 hari kerja Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo, terutama dengan adanya kesempatan bagi penyandang disabilitas bisa menjadi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Polri. Hal itu sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang meminta instansi pemerintah memberikan kuota dua persen untuk penyandang disabilitas menjadi ASN," ujar Angkie, Jumat (19/2).

Angkie berharap, program 100 hari Kapolri dapat ditiru oleh instansi pemerintah lainnya untuk merekrut pegawai dari kalangan penyandang disabilitas. Dengan begitu, kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa berkarya dan berkontribusi kepada negara terbuka lebar.

Angkie menuturkan, para instansi harus melihat kompetensi yang dimiliki dari calon pelamar itu. Agar pihak instansi dapat menempatkan mereka seusai kebutuhan dari instansi tersebut.

"Saat ini proses seleksi untuk komisioner nasional disabilitas sedang berjalan dan diharapkan nantinya jika para komisioner komnas disabilitas ini sudah terpilih dapat mempercepat implementasi bagi instansi pemerintah," ucapnya.

"Dan perusahaan swasta segera menerapkan pemberlakuan kuota bagi penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen pegawai," tutur politisi PKPI ini.

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam program 100 hari kerja memasukan rencana instansinya untuk merekrut penyadang disabilitas menjadi bagian pegawai Polri. Hal itu ia maksudkan sebagai upaya Polri memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas bisa berkontribusi lebih nyata kepada Negara.

Sebelumnya, Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI pada Rabu (19/1) Januari lalu. Dalam paparan program prioritasnya jika ia menjadi Kapolri, dia akan memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Nantinya, kata dia, mereka akan ditempatkan di beberapa bidang seperti administrasi, analisis data, ataupun teknologi informasi. Sehingga, kata dia, kinerjanya tidak akan berpengaruh terhadap keterbatasannya.

Masyarakat yang berkebutuhan khusus bisa mengabdi sebagai ASN Polri sesuai kompetensi mereka. Nanti bertugas di bidang yang disesuaikan dengan posisi yang memungkinkan," kata Sigit di Gedung Kompleks Parlemen, Rabu (19/1).

Selain itu, dia juga akan mengubah sistem penilaian/poin setiap anggota. Dia berjanji akan menerapkan penilaian yang adil sesuai dengan tingkat kesulitannya. Misalnya di untuk pengelolaan SDM melalui peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja dilaksanakan dengan sistem kredit poin.

"Tentunya akan berbeda penilaiannya. Seseorang (anggota Polri) yang memiliki kinerja sebagai penjinak bom dengan orang yang melakukan tugas rutin biasa," ujarnya.

"Lalu penilaian seseorang yang tugas di daerah yang memiliki kerawanan tingkat tinggi itu beda," lanjutnya.

Selain itu, dia juga akan mendorong kompetisi yang sehat antar anggota. Dia berjanji tidak akan membeda-bedakan setiap anggota, termasuk para polwan

"Mendorong kompetisi yang sehat serta memberikan kesempatan dan panggung yang sama untuk berkarya termasuk bagi Polwan yang sampai saat ini masih terbatas," kata Sigit.Sigit juga akan mengembangkan hubungan kerja atasan dan bawahan yang berorientasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

"Mempercepat pembentukan mental dan memori yang berbudaya dan menghormati hak asasi manusia," ujarnya.

Bukan hanya program atau misi yang akan dilakukan untuk internal saja, namun dia juga akan memperbaiki sistem pelaporan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Sehingga tidak perlu melakukan interaksi secara langsung. DIa mengatakan, semakin sering diadakannya pertemuan langsung maka potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar.

"Semakin sering terjadi interaksi, maka penyalahgunaan wewenang akan terjadi. oleh karena itu ke depan kami akan meningkatkan sistemnya," ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi juga bisa lebih menjangkau ke ke masyarakat. Sebab saat ini sebagian masyarakat sudah menggunakan gadget untuk bekerja dan melakukan berbagai aktivitas.

"Memanfaatkan sarana teknologi informasi agar pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat," tutup dia.