Setelah Jokowi, JK tekan Lapindo bayar utang Rp 781 M

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terkait tindak lanjut penanggulangan lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Jokowi meminta PT Minarak Lapindo segera menyelesaikan sisa ganti rugi terhadap korban lumpur yang belum dibayar.

"Jadi sekarang kami sedangkan mencari cara bagaimana caranya ke depan 2015 kewajiban-kewajiban itu bisa diselesaikan," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang ikut rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12).

Dari hasil rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berencana akan membeli aset Minarak Lapindo guna membantu bayar ganti kerugian tersebut. Aset yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie (Ical) itu senilai Rp 781 miliar.

Mendengar rencana itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berang. JK kaget mengapa pemerintah harus menanggung kembali untuk membayar kerugian terhadap korban semburan lumpur panas tersebut.

JK berbalik menyerang menekan Lapindo untuk segera membayar kerugian yang diakibatkan perusahaanya. Apa saja serangan desakan JK terhadap Lapindo? Berikut merdeka.com merangkum:

JK tekankan Lapindo harus tetap bayar ganti rugi Rp 781 M

Wakil Presiden JK menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung kesalahan PT Lapindo Brantas yang menjadi penyebab tragedi Lumpur Lapindo, yang menenggelamkan sedikitnya 3 desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.Menurut JK, PT Minarak Lapindo Jaya, selaku perusahaan yang ditunjuk PT Lapindo Brantas untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur Lapindo, harus tetap membayar ganti rugi."Tidak, pemerintah tidak pernah menanggung, itu bukan ganti rugi. Itu pembelian tanah. Jadi Lapindo tetap membayar. Itu perdata. Jadi bukan ganti rugi, salah itu," jelas JK, usai memberi sambutan dalam Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/12).

Permasalahan Lapindo bukan ganti rugi, tapi jual beli tanah

JK mengatakan permasalahan Lapindo bukan persoalan ganti rugi, namun jual beli tanah kepada penduduk di lokasi. Karena transaksi soal jual beli tanah, menurut JK tak mungkin dapat diambil alih pemerintah dengan membeli aset Lapindo."Itu kan jangan lupa itu Lapindo itu bukan ganti rugi, tapi jual beli tanah, itu Lapindo itu membeli tanah rakyat dengan harga yang cukup tinggi. Jadi karena itu transaksi tidak mungkin transaksi diambil pemerintah," ujarnya.JK menjelaskan Lapindo beberapa kali memang sudah mengeluarkan uang pengganti untuk penduduk setempat yang rumahnya terkena semburan lumpur Lapindo. Namun, penggantian itu masih tersisa 20 persen. Dan sisa penggantian itu sekitar Rp 781 miliar.

JK sebut Lapindo bisa kaya lagi karena punya 1.000 hektare lahan

Wakil Presiden JK mengatakan PT Minarak Lapindo sudah mengganti rugi tanah penduduk yang terkena sumburan panas lumpur. Kala itu, kata JK, sebelum dilakukan pengeboran, Lapindo membeli sejumlah tanah penduduk di sana.Setelah terjadi semburan panas, Lapindo menghentikan pembelian tanahnya kepada penduduk. Menurut JK, berhentinya perusahaan Ical ini membeli lahan penduduk artinya terdapat uang yang sebelumnya akan dipakai.JK menyebut Lapindo kaya lagi karena mendapat lahan 1000 hektare. "Ganti rugi jangan lupa, jual beli tanah memang Lapindo pada waktu itu membeli tanah dengan harga 3 atau 4 kali lipat, tapi kalau itu berhenti langsung Lapindo kaya lagi karena dapat 1.000 hektare lahan kan," papar JK.

JK beralasan uang dari mana jika pemerintah beli aset Lapindo

Wakil Presiden JK menegaskan tidak akan membantu Lapindo sebesar Rp 781 miliar untuk membayar korban lumpur. JK berasalan, pemerintah tak punya uang untuk membayar ratusan miliar tersebut."Saya belum tahu dari mana dana pemerintah membayar itu," ujar JK di Kantor Wapres, Selasa (9/12).Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berencana membeli aset tersebut dari APBN-P 2015. Namun, JK tak yakin hal itu akan terealisasi."APBN-P belum ada, siapa bilang sudah ada, kan baru rencana, silakan saja kalau baru rencana, tapi belum ada (anggarannya)," ujarnya.