Risma Nilai Penanganan Kemiskinan Masih Parsial: Usai Beri Bansos Mau Diapakan?

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menilai persoalan kemiskinan di Indonesia masih ditangani secara parsial. Dalam artian, dampaknya tidak terlalu kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat miskin itu sendiri.

"Usai berikan bantuan sosial mau diapakan, ada yang sudah 10 tahun, sementara fisik penerima masih kuat kerja. Itu harus kita treatment agar berdaya," kata Risma dalam rilis yang dikutip Rabu (16/6).

Menurut Risma, dalam penanganan kemiskinan sebenarnya bukan sekedar data-data di atas kertas, atau membuat angka-angka perencanaan.

"Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan di lapangan," tegas dia.

Untuk itu, Risma meminta para dirjen selaku pimpinan direktorat yang ada di Kementerian Sosial untuk meningkatkan sinergitas dalam penanganan kemiskinan.

"Kalau disinergikan antar Dirjen akan berdampak pada turunnya angka kemiskinan, masyarakat kurang mampu bisa hidup lebih baik. Tapi untuk itu, pastinya kita nggak bisa sekedar bicara," katanya.

Misalnya, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ada unsur usaha, maka harus diberikan treatment agar benar-benar bisa segera keluar dari kemiskinan.

"Bisa jadi penanganan bantuan usaha di ditjen satu dan bantuan PKH di ditjen yang lainnya dengan bersinergi bisa cepat keluar dari kemiskinan mereka," ujar Risma.

Bantuan yang diberikan Pemerintah untuk menekan pengeluaran Penerima Manfaat (PM), seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan ditekan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan penerima manfaat, orang miskin akan naik pendapatannya. Dengan begitu akan cepat keluar dari kemiskinan.

Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting dalam penanganan kemiskinan adalah perlu merubah pola dan cara berpikir dari pengelola program dan perencanaan.

"Perlu merubah cara berpikir dalam program dan perencanaan penanganan kemiskinan, karena akan berpengaruh terhadap target pemerintah," tutup Risma.

Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com