RI perlu sahkan Konvensi Pemberantasan Terorisme ASEAN

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia perlu untuk segera mengesahkan RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism). Hingga kini enam dari 10 negara ASEAN telah mengesahkan konvensi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Menlu Marty Natalegawa dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).

"Indonesia perlu segera mengesahkan UU tentang Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention ASEAN Convention on Counter Terrorism). Konvensi yang telah ditandatangani Pemri di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007, " demikian ujar Menlu Marty.

Marty menjelaskan, enam negara yang telah meratifikasi konvensi antiterorisme itu adalah Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Brunei Darussalam. "Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi tujuh konvensi internasional terkait dengan pemberantasan terorisme," ujarnya.

Menurut Marty, konvensi ini memiliki beberapa nilai tambah yaitu pertama konvensi ini memperkenalkan program rehabilitasi, agar pelaku tindak terorisme dapat kembali menjadi bagian masyarakat. Kedua, konvensi ini mengatur jaminan perlakuan adil (fair treatment); dan ketiga konvensi dilaksanakan atas dasar prinsip non intervensi atas urusan dalam negeri negara lain.

Kemlu berharap, ratifikasi UU ini akan memberi dukungan dari negara para pihak seperti pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas penegak hukum, penghentian pendanaan aktivitas terorisme serta memperoleh manfaat berupa bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dan ekstradisi terkait terorisme.

Dalam rapat kerja tersebut, fraksi-fraksi di Komisi I DPR telah menyerahkan persertujuannya agar RUU ditetapkan menjadi UU.