PSBB Ditolak, Gubernur Gorontalo Sebut 'Harus Tunggu Banyak Korban Baru Bergerak?'

Merdeka.com - Pengajuan permohonan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ditolak Kementerian Kesehatan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku kecewa saat pemerintah pusat menolak permohonan PSBB Gorontalo yang pertama. Menurutnya, langkah yang diambilnya saat ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dia pun akan kembali mengajukan hal yang sama kepada pemerintah pusat.

"Kita melaksanakan semua perintah Presiden untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, tapi kalau dipersulit dengan berbagai izin dan aturan, bingung kita semua," katanya saat konferensi pers, Senin (27/4). Dikutip dari Antara.

Adanya transmisi lokal penyebaran virus corona di Gorontalo mulai mengkhawatirkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Apalagi saat ini jumlah positif corona telah mencapai 15 orang dan satu orang di antaranya telah meninggal dunia.

"Mesti harus tunggu banyak korban ya baru kita bergerak? Coba lihat negara Italia dan Amerika mayat-mayatnya sudah tidak sempat dimakamkan. Apa kita harus nunggu begitu," terangnya.

Rusli menilai Gorontalo siap menerapkan PSBB, serta segala kebutuhan masyarakat di masa PSBB telah disiapkannya dengan baik.

"Beras kami surplus, bahkan kebijakan saya untuk hasil pertanian di Gorontalo jangan dijual keluar daerah, kita harus tahan di sini. Gula kita cukup ada 3.500 ton di pabrik gula. Ikan kita cukup, kemarin saya perintahkan Kepala Dinas Perikanan membeli ikan dari nelayan, sekarang kita sudah punya stok 20 ton," urainya.

Bentuk PSBB yang diajukan berupa penutupan total akses keluar masuk Gorontalo baik darat, laut maupun udara.

Pemprov juga mengajukan pembatasan aktivitas masyarakat yang hanya boleh pukul 06.00-17.00 WITA dan tidak lagi beraktivitas di luar rumah di atas jam tersebut.

Ia menegaskan tidak ingin mengambil risiko dengan membahayakan masyarakat Gorontalo, serta berharap pemerintah pusat menyetujui usulan PSBB di Gorontalo.

Ancam Bikin Aturan Sendiri

Rusli menganggap pemerintah pusat hanya melihat aspek epidemiologi saja, dan tinggi rendahnya jumlah pasien positif dan angka kematian. "Saya mengusulkan ini demi untuk mencegah, ibaratnya saya sediakan payung sebelum hujan," kata Rusli.

Pemerintah pusat harusnya melihat Gorontalo dari aspek fasilitas dan jumlah dokter. Ditambah lagi dengan melonjaknya pasien PDP dan yang terkonfirmasi positif membuat Rumah Sakit Aloesaboe Gorontalo saat ini over kapasitas.

"Kami hanya punya dua dokter ahli paru dan hanya satu rumah sakit rujukan pasien Corona. Jadi itu harusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat," tegas Rusli.

Rusli memastikan, dia akan kembali melakukan permohonan PSBB Gorontalo yang kedua. Dan ketika tetap ditolak, maka ia mengancam akan menentukan sikap dan membuat aturan sendiri.

"Usulan kedua ini ditolak, saya dan masyarakat akan buat aturan sendiri," tandasnya.