Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menghormati keputusan kepolisian menghentikan kasus penodaan Pancasila dengan terdakwa Rizieq Syihab. Namun dia membantah jika penghentian kasus ini ada hubungannya dengan pertemuan antara PA Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Ini menanggapi klaim dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, Al-Khaththath yang menyebut penghentian kasus Rizieq buah pertemuan tim 11 Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar membawa ketenteraman mendekati tahun politik sehingga tidak gaduh.

Masinton menepis anggapan itu. "Enggak, itu tidak ada kaitannya. Ini kan meskipun ada pertemuan itu, penghentian penyidikan itu kan adanya di penyidik. Dalam hal ini kepolisian. Dan pemberhentian SP3 itu dibenarkan oleh undang undang. Dalam hal ini pasal 109 2 KUHAP nah itu diatur soal SP3," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5).

Masinton menjelaskan polisi hanya bekerja sesuai aturan yang ada yakni sesuai Pasal 109 ayat 2 KUHAP. Pasal itu mengatur bahwa penetapan tersangka berlaku limitiatif dan merupakan kewenangan penyidik. Maka jika penyidik tidak menemukan alat bukti terhadap orang yang disangkakan, kepolisian punya kewenangan menghentikan perkara dan penetapan tersangka.

"Bagi kita itu menegaskan kepolisian bekerja secara profesional, dan kemudian itu menegaskan bahwa tudingan terhadap kriminalisasi terhadap ulama itu selama ini memang tidak ada. Semuanya ya, kepolisian itu menetapkan status hukum seseorang itu berdasarkan alat bukti," tutur Masinton.

Untuk diketahui, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Umar Surya Fana membenarkan terkait SP3 atas kasus penodaan terhadap Pancasila beberapa waktu lalu.

"Iya betul. Saya lupa mungkin kalau enggak Febuari atau Maret 2018," ujar Fana.

Namun, dirinya tak mengetahui secara pasti kenapa atau apa alasan pihaknya menghentikan kasus terhadap Pentolan FPI tersebut. Dirinya akan melihat kembali berkas Rizieq yang saat ini perkaranya sudah SP3.

"Saya mesti cek lagi ya (kenapa). Sudah lama ya, mesti buka berkas dulu. (Alasannya) SP3 itu ada beberapa alasan menurut KUHAP yang pertama bukan tindak pidana, kurang atau tidak cukup alat bukti. Tersangka meninggal dunia, kedaluwarsa. Yang mana kasus (Rizieq) saya lupa ya," katanya.

Persaudaraan Alumni (PA) 212, Al-Khaththath berharap semua kasus-kasus yang menjerat ulama aktivis 212 lainnya ikut diberhentikan. Seperti kasus pornografi Rizieq di Polda Metro Jaya, juga kasus makar yang menyeret dirinya dan Bachtiar Nasir.

"Kalau bisa yang masih bisa dilakukan penghentian ya agar bisa dihentikan semuanya, karena supaya tidak terjadi salah sangka tuduhan-tuduhan yang kurang baik kepada aparat," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (4/5).

Dia mengklaim bahwa penghentian kasus tersebut merupakan hasil pertemuan tim 11 Persaudaraan Alumni 212, dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Al-Khaththath mengatakan penghentian kasus yang menjerat ulama tersebut, akan membawa ketenteraman mendekati tahun politik agar tidak gaduh.

"Kami para ulama 212 tim 11 yang hadir kemarin saya di antaranya, itu memang meminta kepada bapak Presiden agar terwujud suasana yang kondusif bagi bangsa Indonesia, kriminalisasi terhadap para ulama dan seluruh aktivis 212 itu agar dihentikan," kata dia.