Merdeka.com - Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh TNI AU kembali menjadi sorotan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra termasuk helikopter AW 101. Gatot mengatakan keluarnya Peraturan Menhan No 28 tahun 2015 ini membatasi kewenangannya.

Gatot mengeluhkan aturan ini menghapus kewenangan seorang Panglima TNI untuk memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra. Dengan Permenhan No 28 tahun 2015, kewajiban TNI hanya membuat perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, polemik pembelian helikopter AW 101 hanyalah sebuah hal kecil. Meski begitu, sebagai Menko Polhukam dirinya berkewajiban menertibkan singgungan antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan tersebut.

"Itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator untuk nanti saya akan tertibkan kembali," kata Wiranto di Kantornya, Rabu (8/2).

Wiranto meyakini tidak ada perbedaan pendapat berarti antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan terkait keluhan Panglima TNI terkait Permenhan yang dianggap memangkas kewenangan Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Wiranto, sebenarnya keduanya memiliki semangat yang sama‎ dalam mewujudkan kebutuhan alat pertahanan.

Terkait pembelian alutsista, kata Wiranto, semangat keduanya yakni untuk menangkal setiap ancaman negara yang berubah setiap waktu. Ia menegaskan, setiap anggaran yang dipakai untuk kebutuhan alutsista akan diukur berdasarkan kebutuhan, termasuk sudah diatur melalui perencanaan yang matang.

"Sementara ini saya punya satu pendapat sebenarnya perbedaan itu tidak ada," tegasnya.

Diketahui, pembelian pesawat helikopter AgustaWestland 101 oleh TNI AU tengah menjadi kontroversi. Rencana pengadaan heli buatan Inggris yang diproyeksikan sebagai pesawat VVIP Kepresidenan tahun 2015 ini dibatalkan karena mendapat penolakan dari Presiden Joko Widodo. Namun, ternyata pesawat AW-101 itu telah tiba di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.