Polemik Etnis Rohingya di Aceh, JK: Tanggung Jawab UNHCR

Penolakan warga Aceh terhadap etnis Rohingya menjadi perhatian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JK menegaskan, masalah pengungsian merupakan tanggung jawab United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR).

Dia juga menyinggung pihak-pihak yang mengusir pengungsi. Bahkan, JK menyinggung soal Sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Kalau kita usir orang yang susah berarti kita bukan orang yang (beradab dan) bermartabat. Tapi harus diatur dan mereka juga harus disiplinkan," bebernya.

JK menyebut Indonesia masih sedikit jumlah pengungsi yang diterima dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang mencapai jutaan orang.

Bahkan, Malaysia menerima 150 ribu pengungsi Rohingya.

Menurut Ma'ruf, pemerintah semula menerima pengungsi atas nama kemanusiaan. Namun, Ma'ruf memastikan pemerintah sedang berkomunikasi dengan UNHCR soal pengungsi Rohingya.

"Ya ini kan pemerintah tentu karena atas dasar kemanusiaan menampung, tetapi tentu ini juga memerlukan biaya besar, karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang bertanggung jawab," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.

Apalagi, Ma'ruf mengaku mendapat informasi ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait para pengungsi tersebut.

"Tapi di sini, menurut informasi itu, ada TPPO juga, nah ini yang harus dicegah, jangan sampai nanti ke depan menjadi masalah yang berlanjut. Juga mencegah kemungkinan terjadinya adanya usaha untuk mendatangkan oleh sindikat TPPO yang diduga ada di belakang kedatangan Rohingya itu? Kita akan mewaspadai itu," pungkasnya.