Pimpinan DPR minta swasta tak ikut campur soal pemindahan ibu kota

Merdeka.com - Rencana pemindahan ibu kota hingga saat ini masih terus diperbincangkan. Bahkan kini pemerintah juga berencana melibatkan pihak swasta dalam pembangunan Ibu Kota yang baru.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto, sebaiknya pemindahan ibu kota harusnya dilakukan oleh pemerintah. "Teorinya kayak apa? Kalau perlu dibuat perencanaanya. Bisa saja swasta berpartisipasi tapi yang sebagai kendali utama harus pemerintah," kata Agus, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).

Hal tersebut juga diamini oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Menurutnya jika ada rencana pembangunan ibu kota baru harusnlah dilakukan oleh pemerintah dan bukan oleh pihak swasta.

"Saya kira kalau sebuah ibu kota apa lagi nanti dengan bangunan-bangunannya pemerintah garisnya negara yang membuat bukan swasta," ujar Fadli.

Tambahnya, Indonesia bukanlah negara swasta hingga mengandalkan pihak swasta untuk melancarkan pembangunan ibu kota yang baru. Dia menyarankan agar pihak swasta tidak ikut campur terkait pembangunan gedung-gedung pemerintahan jika nantinya ibu kota di pindahkan ke kota lain.

"Ini bukan negara swasta negara ya negara swasta ada tempatnya gitu mungkin di wilayah lain disekitar jadi harus negara yang mepersiapkan enggak bisa swasta yang dilibatin nanti kita jadi banana republic," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan pemerintah bakal mencari skema menguntungkan dalam pemindahan ibu kota baru, termasuk melibatkan pihak swasta.

"Yang pasti kita upayakan pemindahan ibu kota ini tidak mengurangi atau membebani anggaran yang harus kita alokasikan untuk pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/7).

Nantinya, pihak swasta diberikan wilayah komersial untuk dikelola dalam ibu kota baru. Namun, keputusan tersebut masih menunggu kajian yang selesai pada Desmber 2017.

"Itu kita kaji. Nanti kita lihat. Ada wilayah komersial, wilayah pemerintahan, wilayah pendidikan dan segala macam," katanya.