Pemerintah Fokus Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik dan Perizinan

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menghadiri peringatan Hari Antikorupsi. Dalam sambutannya, Ma'ruf sempat menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar pencegahan korupsi di prioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

"Pemerintah sangat konsisten akan terus melakukan langkah perbaikan regulasi tata kelola kelembagaan kebijakan, diimbangi dengan pekerjaan yang efektif baik internal maupun eksternal yang melibatkan partisipasi publik dan melibatkan keterbukaan informasi," ucap Ma'ruf Amin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Saat ini, katanya, pemerintah fokus mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik untuk mencegah terjadinya korupsi.

"Pemerintah juga mengoptimalkan teknologi informasi untuk menutup peluang korupsi melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mencakup e-planning, e-budgeting, dan e-goverment," kata Ma'ruf.

Dia menambahkan, pemerintah juga telah mengesahkan Perpres 54 tahun 2018, yang berisi tentang strategi nasional pencegahan korupsi atau stranas PK. Diharapkan Stranas ini bisa berjalan efektif tentunya dengan dukungan KPK dan kerja sama semua pihak.

"Stranas PK memiliki tiga fokus, perizinan tata niaga, tata negara informasi birokrasi, dan penegakan hukum tiga fokus itu diterjemahkan dalam 11 aksi dan 27 sub aksi," tegas Ma'ruf.