Merdeka.com - Pertemuan antara Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan bos Lippo Group James Riady, pengembang Meikarta Toto Bortholomeus dan Billy Sindoro sudah direncanakan. Edi Dwi Soesianto (Edisoes) merupakan sosok di balik pertemuan antara mereka bertiga yang diduga membahas soal perizinan Meikarta.

Hal itu diungkapkan Edisoes yang juga Kepala Divisi Land Acquisition Meikarta saat memberikan kesaksiannya di sidang lanjutan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (11/2).

Sebelum bertemu dengan Bupati Neneng Hasanah Yasin pada awal tahun 2018, Edisoes mengaku dihubungi Toto untuk membantu memfasilitasi pertemuan. Setelah itu, Edisoes menghubungi ASN Bekasi bernama Taufik untuk mengatur jadwal.

Edisoes akhirnya diarahkan untuk menghubungi sekretaris pribadi bupati bernama Marfuah. "Waktu itu (Toto) bilang bahwa Pak James dan Pak Billy mau bertemu Ibu (Bupati Neneng Hasanah Yasin), tolong diaturin," jelas Edi dalam kesaksiannya.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yadyn menanyakan tujuan dari pertemuan itu. Edisoes menduga bahwa hal tersebut terkait proyek Meikarta.

"Menurut pemahaman saya iya untuk Meikarta‎," katanya.

Dalam persidangan pekan lalu, James Riady mengaku tidak sengaja mengunjungi Neneng. Pertemuan ia datangi karena diajak oleh koleganya, Toto dan Billy untuk bertemu Neneng yang baru melahirkan. Toto dan Billy ia sebut dikenal sudah lama dan juga mereka aktif dalam yayasan yang dibinanya. Anak Billy dan Toto sekolah di Pelita Harapan.

"Pak Toto‎ saat itu mengajak saya. Saya sempat mengelak tapi Pak Toto terus mengajak bertemu dengan Ibu Bupati karena beliau baru melahirkan. Akhirnya saya ikut ke kediaman bupati," ujar James.

Dalam dakwaan jaksa, disebutkan James Riyadi membahas soal perizinan IMB bahkan menunjukan gambar terkait Meikarta. Namun, James menyanggah adanya pembahasan proyek Meikarta maupun pemberian uang. Ia berkilah, dia dan Neneng Hasanah Yasin membahas terkait dunia pendidikan.

Keterangan James bertolak belakang dengan dakwaan jaksa untuk terdakwa Billy Sindoro yang menyebut bahwa Neneng menerima suap senilai total Rp 16 miliar. Uang itu diberikan untuk mempermudah perizinan IPPT dan IMB proyek Meikarta.

Dalam fakta persidangan sebelumnya pun Billy disebut membuat tim untuk mengurus izin tersebut dengan melibatkan Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen dan Taryudi. Keempatnya dalam kasus ini ditetapkan sebagai terdakwa.

Menanggapi hal itu, James lagi-lagi menyangkal. Ia mengaku tidak tahu terkait proses perizinan dari proyek Meikarta. Alasannya, ia tidak punya kaitan dengan pengembang. Jaksa kemudian menanyakan PT Inti Anugerah Propertindo (IAP). Ia menjelaskan perusahaan yang bergerak dalam investasi itu adalah warisan orang tuanya untuk dia dan adiknya.

"PT IAP merupakan pemegang saham di PT Lippo Karawaci dan PT Lippo Cikarang. Tapi saya tidak pernah mendapatkan laporan dari PT IAP," ujar James.

Lebih lanjut ia mengungkapkan ada ketidakjelasan dalam penyebutan jabatan Billy Sindoro sebagai Ditektur Operasional Lippo Group. Menurutnya tidak ada badan hukum Lippo Group dan tidak ada jabatan direktur operasional.

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, pertemuan James Riady dengan Neneng tersebut diduga berkaitan dengan proyek Meikarta. Dalam surat dakwaan, James sempat memperlihatkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Neneng.

Selepas pertemuan tersebut, pengembang Meikarta mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement dalam proyek Meikarta. Permohonan tersebut dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. KPK pun menyebut serangkaian suap terjadi dalam proses penerbitan IMB tersebut.

Keempat terdakwa disebut jaksa telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemberian uang senilai Rp 16,1 miliar dan SGD 270 ribu tersebut diyakini terkait pengurusan sejumlah izin proyek Meikarta.