Pakar Kesehatan: Indonesia Harus Rem Darurat Nasional untuk Tekan Kasus Covid-19

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk menekan laju penularan Covid-19. Caranya, melakukan rem darurat nasional.

"Rem darurat itu apakah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nasional atau lockdown. Tetapi istilah lockdown kan tidak dikenal di kita, yang dikenal istilah PSBB. Nah, kalau PSBB tidak bisa dilakukan parsial harus nasional dan kompak. Itu baru efektif," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/12).

Dia mengingatkan, vaksin Covid-19 tidak bisa menekan laju penularan Covid-19. Vaksin Covid-19 baru efektif menekan kasus Covid-19 bila telah disuntikkan kepada 70 persen dari total populasi di Indonesia.

Bila jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, maka vaksin Covid-19 harus diberikan kepada 189 juta jiwa baru efektif menekan kasus Covid-19.

"Itu baru kita katakan punya daya ungkit untuk pengendalian Covid-19. Tapi sejauh ini (Covid-19) hanya wacana, belum realitas. Jadi itu belum bisa dijadikan punya dampak," ujarnya.

Hermawan melihat saat ini penularan Covid-19 di lingkungan masyarakat sangat tinggi. Bahkan, ada sejumlah kasus Covid-19 yang tidak terdeteksi dan tidak terlaporkan ke pemerintah.

Penularan ini diprediksi masih akan terus terjadi usai Pilkada dan libur akhir tahun 2020. Sementara kemampuan pemerintah dalam melakukan testing (pemeriksaan) dan tracing (penelusuran) masih rendah.

"Jadi memang kapasitas testing kita masih terbatas, kemampuan telusur bermasalah karena terbatasnya testing, kemudian area di kehidupan semuanya terbuka," jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengatakan kasus Covid-19 meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Bahkan, pada 3 Desember 2020 kasus Covid-19 bertambah 8.369 dalam sehari.

Padahal, jumlah testing (pemeriksaan) Covid-19 pada pekan pertama Desember mencapai 96,35 persen. Ini menunjukkan, penularan Covid-19 di Indonesia semakin sulit dikendalikan.

"Seharusnya, angka testing yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kasus positif. Ini artinya, tingkat penularan makin tidak terkendali," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/12).

Menurut Wiku, peningkatan kasus positif Covid-19 disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun menurun.

"Data terakhir menunjukkan tingkat kepatuhan memakai masker turun dari 83,6 persen pada bulan September menjadi 57,78 persen pada awal Desember," ujarnya.

Kedisiplinan masyarakat menjaga jarak juga menurun. Pada September 2020, kepatuhan masyarakat menjaga jarak mencapai 59,57 persen. Pada awal Desember 2020 turun menjadi 41,75 persen.

Wiku meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dia menegaskan, protokol kesehatan merupakan kunci memutus penyebaran Covid-19.

"Tolong pengertiannya, tolong kerja sama yang serius. Jangan sampai kerja sama kita selama ini hilang percuma," tandasnya.