Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sekertaris Daerah Kalimantan Timur terpilih, Abdullah Sani hari ini Selasa (16/5). Pelantikan dilakukan langsung Mendagri karena Gubernur Kaltim, Isran Noor menolak melantik sekda terpilih sejak Keppres terpilihnya Abdullah terbit pada November tahun lalu.

Tjahjo mengatakan Gubernur Kaltim menolak nama yang dipilih dalam Sidang TPA (Tim Penilai Akhir). Padahal, TPA sendiri merupakan sidang yang langsung dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden serta perwakilan dari jajaran lembaga terkait.

Isran, kata Tjahjo, memilih nama lain di luar yang ditetapkan dalam sidang tersebut tanpa alasan. Dia mengungkapkan, penolakan terhadap keputusan dalam Sidang TPA bisa dilakukan manakala nama yang dipilih di luar dari nama yang diajukan hasil penyaringan terbuka.

"Penolakan boleh dilakukan kalau nama yang terpilih diluar tiga nama yang diajukan," kata Tjahjo pada saat memberikan sambutan dalam Pelantikan Sekda Kaltim di Kantor Kemndagri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Selain itu, penolakan juga bisa dilakukan jika sekda terpilih berhalangan, seperti sakit atau mengundurkan diri. "Kecuali yang bersangkutan berhalangan tetap, sakit atau minta mundur atau ada sesuatu ini ndak kok," tegas Tjahjo.

Sementara itu, lanjut Tjahjo, nama Abdullah dipilih berdasarkan hasil penyaringan. "Dia hanya maunya si A. Minta mengubah Keppres dan menggantinya dengan nama lain," ucapnya.

Sebelumnya, Abdullah Sani terpilih dalam Sidang TPA guna menentukan Sekda Kaltim. Melalui Keppres Nomor 133/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ia diamanatkan untuk menduduki kursi Sekda Kaltim.

Namun kata, Mendagri, Gubernur Kaltim menolak Abdullah. Ia justru menginginkan nama lain. Hingga akhirnya ia tidak kunjung melantik Abdullah sebagai sekdanya.

Reporter: Yopi Makdori