Mendagri pastikan distribusi 7 juta blanko e-KTP sesuai prosedur

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya lebih berhati-hati agar proyek e-KTP bisa tepat sasaran dan tidak melenceng dari segi anggaran. Tahun ini tujuh juta blanko didistribusikan ke beberapa daerah di Indonesia yang sempat terhambat kebutuhannya.Pengadaan lelang identitas warga berbasis elektronik ini juga dipastikan prosedural karena langsung dikomunikasikan pada Komisi Anti Korupsi (KPK) dan pengawasan BPKP dalam proses lelang tersebut."Sekarang pengadaan clear sudah konsultasi dengan KPK, BPKP dan lain-lain juga," kata Tjahjo usai menghadiri Musrembang Jabar, di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Kamis (13/4). Penandatanganan tujuh juta blanko itu dilakukan dengan sangat teliti. Hal itu untuk mengantisipasi adanya penyimpangan baik dari segi anggaran atau jumlah. Untuk diketahui pada pengadaan blanko sebelumnya, KPK menemui adanya mark-up anggaran dimana harga seharusnya Rp 4.700 justru menjadi Rp 16.000, per blanko."Sebelumnya bayangkan saja satu blanko yang harganya Rp 4.700 di mark up menjadi Rp 16.000. Makanya sekarang teliti," ucapnya.Dia mengaku, blanko yang didistribusikan ini diprioritaskan untuk warga yang telah melakukan perekaman dengan status print ready record. Saat ini masih ada sekitar 6.160.452 penduduk Indonesia yang belum terekam e-KTP. Jumlah itu ditargetkan bisa dirampungkan pada November 2017 mendatang.

‎

"Ada sekitar 6.160.452 jiwa yang belum melakukan perekaman ini. Jika dipersentasekan yakni 3,46 persen," kata Tjahjo. Data tersebut tercatat sampai akhir Maret 2017.