Masalah banjir Pasuruan perlu diselesaikan melalui politik anggaran

Masalah banjir di Pasuruan harus dirasa bisa diatasi secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Adapun penyelesaiannya melalui politik anggaran. Sebab, selama ini semua sungai besar dan kawasan hutan tidak berada dalam wewenang Pemerintah Kabupaten. Hal itu disampaikan Politisi Partai Golkar M Misbakhun dalam keterangannya, dalam sarasehan 'Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Banjir' di Gedung pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) Pasuruan. Dia berharap nantinya daerah pemilihannya itu harus menyiapkan konsep penanggulangan banjir melalui Musrenbang.Hadir pada sarasehan tersebut, antara lain, Bupati Kabupaten Pasuruan Irsyad Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan, KH Imron Mutamakkin selaku Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, serta KH Nurul Huda Selaku Ketua MUI Kabupaten Pasuruan."Saya mengapresiasi langkah pengurus IASS dalam mengumpulkan seluruh elemen strategis di Pasuruan sebagai langkah mencari solusi bersama dalam mengatasi banjir," kata Misbakhun, Senin (6/3). "Saya akan siap memperjuangkannya di APBN," tambahnya.Dalam forum itu, Misbakhun menjelaskan soal kewenangan secara kelembagaan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Terutama terkait bagaimana mencari solusi konkret dan permanen secara jangka pendek dan jangka panjang masalah banjir tersebut. "Apa yang dilakukan oleh Gus Irsyad selaku Bupati tinggal kita perkuat dari sisi dukungan politik anggaran di DPR RI. Ini bagian dari komitmen Partai Golkar mendukung pemerintah dari pusat sampai daerah," terangnya.