Merdeka.com - Sembilan dari 10 kepala daerah Maluku Utara menyatakan dukungan politik mereka untuk capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin. Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon minta Bawaslu memeriksa para kepala daerah tersebut. Seperti halnya yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kenapa kepada saudara Anies Baswedan hanya pakai angka dua kemudian diperiksa Bawaslu tapi mereka tidak. Tolong Bawaslu periksa juga apakah mereka melanggar atau tidak gitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/1).

"Ada juga di Sumatra Barat ada sepuluh pakai tanda tangan, diperiksa dong. Jangan seperti kami saja kalau ada yang mendukung kemudian seperti diteror diintimidasi. Tapi kepada mereka tidak dilakukan itu, nah ini apa mau pemilu macam apa," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra ini tak khawatir dukungan para kepala daerah itu membuat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf menanjak. Menurutnya, suara rakyat tak bisa diwakili kepala daerah.

"Kalau itu tidak ada masalah kalau elektabilitas one man one vote yang memilih rakyat bupati itu suaranya cuma satu kok. Wakil bupati cuma satu cuma dua suara. Yang memilih rakyat," tegasnya.

Fadli tak peduli soal elektabilitas. Dia hanya khawatir bila para kepala daerah tersebut memanfaatkan fasilitas jabatan untuk kepentingan elektoral Jokowi-Ma'ruf.

"Saya rasa kita tidak khawatir, tapi tolong diperiksa dong apa itu melanggar aturan apa tidak. Apa nanti dia menggunakan fasilitas-fasilias di kabupaten atau pemprovnya nah itu kalau dia menggunakan itu berarti itu salah jelas," ucapnya.

Sebelumnya, Sembilan dari 10 kepala daerah Maluku Utara menyatakan dukungan mereka untuk Paslon 01, Jokowi- Ma'ruf Amin. Hadir juga Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Alien Mus, serta belasan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara lainnya untuk bersama menyatakan dukungan kepada pasangan petahana.

Reporter: Putu Merta Surya Putra