Merdeka.com - Kubu Jokowi - JK mempersoalkan istilah 'mulut baru' yang diucapkan calon presiden nomor satu, Prabowo Subianto. Menurut Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto , dari ucapan Prabowo tersebut ada kesan mantan menantu Soeharto itu memandang rendah rakyat, sehingga tampak sekali cara pandangnya berbeda dengan Jokowi.

"Debat capres terakhir membuka bawah sadar rakyat, bagaimana rakyat hanya dilihat sebagai 'mulut' yang direndahkan martabatnya seolah hanya perlu pangan saja. Sebaliknya, Jokowi sungguh mengerti kehidupan rakyat Indonesia. Sebab tidak pernah sedikit pun Jokowi memandang rendah rakyatnya," tegas Hasto lewat keterangan tertulis Minggu (6/7).

Soal 'mulut baru' itu disampaikan Prabowo saat dia berbicara perihal kerusakan lingkungan di Indonesia. Menurutnya hal tersebut merupakan dampak dari ledakan penduduk, karena setiap tahun ada lima juta orang yang lahir.

"Tiap tahun bertambah lima juta, artinya ada lima juta 'mulut baru'. Berarti kita harus menyiapkan makan dan fasilitas yang layak untuk lima juta jiwa tiap tahun. Inilah yang mempercepat proses kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan tambahan pangan dan berbagai fasilitas,” kata Prabowo .

Menurut Hasto, pandangan yang merendahkan rakyat tersebut sejalan dengan hasil potret psikologis terkait dengan motivasi untuk mengadakan afiliasi yang rendah. Selain itu rakyat juga menjadi obyek kebijakan.

"Misalnya terkait dengan kebijakan impor daging sapi yang terjadi di zaman Hatta Rajasa sebagai menko perekonomian, ternyata tidak hanya dikorupsi. Rakyat harus memikul harga daging tinggi," cetusnya.

Wasekjen PDIP ini menyesalkan cara pandang Prabowo - Hatta Rajasa yang bertolak belakang dengan kampanyenya yang yang katanya memperjuangkan kehidupan petani. Seharusnya, jika memperjuangkan petani, Prabowo - Hatta bisa melihat rakyat dalam pandangan yang utuh, yakni sebagai kesatupaduan antara jiwa dan raga.

"Rakyat yang bermanfaat, bukan rakyat dari aspek 'mulut'-nya saja. Berbeda dengan Jokowi, Revolusi Mental menempatkan rakyat sebagai subyek. Blusukan menempatkan rakyat sebagai 'pemilik negeri' yang harus didatangi oleh pemimpinnya," tandas Hasto.