KPK & Polri diminta kerja sama dengan AS usut kematian Johannes
Merdeka.com - Saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP Johannes Marliem meninggal dunia di Los Angeles, Amerika Serikat, (11/8). Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Namun Johannes diduga meninggal karena bunuh diri.
Mendengar hal tersebut, Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto berharap kepolisan dan juga KPK bisa bekerjasama dengan aparat penegak hukum di Amerika. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi adanya dugaan penghilangan barang bukti.
"Kita harapkan kepolisian dan KPK untuk dapat bekerja sama dengan pihak penegak hukum di Amerika serikat, untuk mengetahui kebenaran bahwa yang bersangkutan apakah betul-betul ada upaya upaya lain pihak lain untuk menghilangkan barang bukti atau itu sebagai persoalan pribadi atau keluarga," kata Hasto, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).
Selain itu, Hasto juga menyayangkan terkait meninggalnya saksi kunci e-KTP tersebut. Dia mengatakan bahwa harusnya ada perlindungan bagi para saksi.
"Tentu saja sangat disesalkan yah. Namanya juga kita ada saksi kunci. Seharusnya kita melakukan di bawah perlindungan apalagi ini di bawah otoritas dari negara lain," pungkasnya.
Untuk diketahui, Johannes merupakan penyedia produk automated finger print identification system (AFIS) merek L-1, yang nantinya digunakan dalam proyek e-KTP. Dia membiayai staf pusat teknologi informasi dan komunikasi BPPT, Tri Sampurno, ke Florida dan Husni Fahmi.
Dari Johannes pula penyidik KPK banyak mengetahui aliran dana e-KTP dan para pejabat yang menerima duit haram itu.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaKPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM
Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKetua RT Ungkap Detik-Detik Penangkapan Pemuda di Kalideres Jualan Sertifikat Habib Palsu
Ardian menjelaskan JMW menjalankan bisnis ilegal itu atas desakan kebutuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaKelakar Kaesang Cuma Sekjen PSI yang Dipanggil Jokowi ke Istana: Ketumnya Enggak, Jahat
Kaesang mengungkapkan Raja Juli Antoni dipanggil bukan terkait urusan politik.
Baca Selengkapnya