Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Wacana Karantina WNI ke Warga Natuna

Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Wacana Karantina WNI ke Warga Natuna Ketua DPR Puan Maharani di UI Depok. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah mensosialisasikan rencana karantina WNI dari China di Natuna selama sekitar 14 hari kepada warga Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini agar warga Natuna tidak khawatir terkait isu-isu penularan virus corona.

"Saya harapkan bahwa pemerintah bisa menyosialisasikan terkait rencana tersebut. Sehingga masyarakat yang memang ada di wilayah tersebut tidak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan saat ditemui di Balairung UI, Depok, Sabtu (1/2).

Dia mengaku sudah mendengar rencana pemerintah untuk mengisolasi warga negara Indonesia yang dievakuasi dari China ke Natuna. Puan juga menyebut Menko PMK Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Terawan telah bertolak ke Natuna untuk menyambut WNI.

"Sudah menuju Natuna, untuk kemudian menyambut atau melihat semua WNI yang nantinya akan tiba di Natuna," ujar Puan.

Politikus PDIP ini menambahkan, selain WNI dari Wuhan, awak kabin dan pesawat yang membawa WNI juga akan dikarantina di sana.

Natuna jadi Tempat Karantina

Pemerintah menjadikan Natuna, Kepulauan Riau sebagai tempat karantina bagi WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan tempat transit sementara WNI di Natuna jauh dari rumah penduduk.

Tempat karantina itu disebut merupakan salah satu fasilitas yang ada di wilayah pangkalan militer Indonesia.

"Kepulangan saudara-saudara kita dari Wuhan menuju Indonesia dengan memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung protokoler kesehatan itu sendiri. Protokol kesehatan di antaranya yang kita harus dipenuhi kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terbaik dan terpilih adalah wilayah Natuna," ujar Hadi, Sabtu (1/2).

Hadi menuturkan, fasilitas militer tersebut berjarak lebih dari 5 kilometer dari pemukiman masyarakat. Sehingga, dia menjamin proses karantina WNI dari China tidak akan berdampak bagi masyarakat sekitar.

"Jarak dari hanggar itu sendiri sampai ke tempat duduk kurang lebih di atas antara 5 sampai 6 km. Kemudian menuju ke SP di sana ada dermaga itu juga kurang lebih 5 km sehingga dari hasil penilaian itu memenuhi syarat protokol kesehatan," kata dia.

Pemerintah menyediakan rumah sakit untuk mendukung proses karantina WNI dari China di Natuna. Rumah sakit tersebut memiliki fasilitas lengkap seperti dapur umum, MCK, dan lain sebagainya. Rumah sakit disebut dapat menampung 300 pasien.

Reporter Magang: Habib Awwaluddin

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Warga Kristiani Koopsudnas Berbagi Bersama Warga Panti Asuhan Tanjung Barat

Warga Kristiani Koopsudnas Berbagi Bersama Warga Panti Asuhan Tanjung Barat

Pembagian bantuan sosial itu dalam rangka memperingati Natal 2023.

Baca Selengkapnya
Taruna TNI Didatangi Keluarga di Wisuda Jurit Bikin Haru, Sosok Ayahnya dan Kakaknya Bukan Orang Sembarangan

Taruna TNI Didatangi Keluarga di Wisuda Jurit Bikin Haru, Sosok Ayahnya dan Kakaknya Bukan Orang Sembarangan

Momen wisuda seorang taruna bikin salah fokus (salfok) warganet di media sosial.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI dan Kasad Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana

Panglima TNI dan Kasad Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana

Agus Subiyanto mengungkap rasa bangga-nya menjadi bagian dari keluarga besar Hiu Kencana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar

Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Baru Dibentuk Presiden Jokowi, Badan Karantina Indonesia Jadi Garda Terdepan Hadapi Neo Terorisme

Baru Dibentuk Presiden Jokowi, Badan Karantina Indonesia Jadi Garda Terdepan Hadapi Neo Terorisme

Barantin memegang peran strategis perlindungan sumber daya hayati dari ancaman hama penyakit, hewan, ikan, dan tumbuhan berbahaya.

Baca Selengkapnya
Karopenmas: Polri dan TNI Selalu Bersinergi di Papua Barat

Karopenmas: Polri dan TNI Selalu Bersinergi di Papua Barat

"Komandan wilayah Polda Papua Barat dan TNI telah bertemu untuk komunikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik,"

Baca Selengkapnya
Momen Haru Penyandang Tuna Netra Meraba Wajah Ganjar: Saya Dengar Bapak Orangnya Baik

Momen Haru Penyandang Tuna Netra Meraba Wajah Ganjar: Saya Dengar Bapak Orangnya Baik

Momen haru itu terjadi saat Hajatan Rakyat bersama calon presiden Ganjar Pranowo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2).

Baca Selengkapnya