Merdeka.com - Enam pejabat Pemkab Mojokerto, Jawa Timur membenarkan dugaan praktik tindak pidana korupsi senilai Rp 4,4 miliar dari proyek tower telekomunikasi yang dilakukan bupati non-aktif, Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Menurut kepala Satpol PP Pemkab Mojokerto, Suharsono, total ada 19 unit tower milik dua perusahaan telekomunikasi di Mojokerto yang disegel Pemkab Mojokerto. Yaitu PT Profesiona Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Tower Bersama Infrastructure (TGB).

Rincian tower yang disegel itu, 15 unit sudah berdiri, dan empat sisanya dalam tahap pembangunan. "Penindakan tersebut dilakukan atas perintah MKP," aku Suharsono, Selasa (16/10).

Suharsono juga mengaku, saat menghadiri sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya bersama lima saksi lain pada Senin (15/10) kemarin, dia memang diminta MKP untuk menyegel tower-tower di Mojokerto dengan alasan belum memiliki izin.

Kemudian, untuk mendapat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), KMP meminta fee Rp 200 juta per tower. Namun, karena dua perusahaan tower yang disegel tersebut tidak sanggup memenuhi permintaan uang sebesar itu, akhirnya nilainya diturunkan Rp 170 juta per tower.

"Setelah ketemu nilai uang tersebut (Rp 170 juta), langsung diberikan kepada anak buah MKP," sambung mantan Kepala Dinas Perizinan Kementerian Pekerjaan Umum Pemkab Mojokerto, Nurhono yang dalam sidang kemarin juga dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eva Yustiana.

Awalnya minta Rp 300 juta

Bahkan, aku Nurhono, di sidang yang dipimpin Hakim I Wayan Sosiawan kemarin, dirinya juga menyebut, awalnya MKP malah meminta fee jauh lebih besar. "Awalnya malah meminta Rp 300 juta per tower," katanya.

Selain Suharso dan Nurhono, empat pejabat lain seperti Kasubag Umum Dinas Perizinan, Joko Supangkat, Didik Safiqo Hanim (eks Kasatpol PP), Ahmad Samsul Bahri (Kabid Penertiban Satpol PP), dan Zaqi (staf Satpol PP) juga menyatakan hal yang sama seperti dakwaan JPU KPK, Eva Yustiana pada persidangan Agustus lalu.

Dalam dakwaannya, Eva menyebut, MKP diduga menerima suap Rp 2,75 miliar untuk pemberian izin pembangunan pendirian tower telekomunikasi di Mojokerto. Padahal seharusnya menerima Rp 4,4 miliar dari 22 tower yang belum memiliki izin. Di mana di setiap satu izinnya, satu tower dikenakan biaya atau fee sebesar Rp 200 juta.

Atas perbuatannya itu, Mustofa diancam pidana menurut Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tetang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP.