Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Istana Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut membahas soal pengelolaan dana haji.
Jokowi mengaku ingin mengetahui laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait dengan pengelolaan dana haji.
"Saya ingin mendapatkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Mengenai pelayanan yang telah diberikan pada umat mengenai dana yang ada," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).
Jokowi meminta kepada BPKH dan sejumlah menteri terkait untuk mengelola dana haji secara transparan dan akuntabel. Sehingga, dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
"Tentunya kita ingin yang transparan dan akuntabel. Ini sangat penting dan mengikuti prinsip-prinsip yang ada," ucap Jokowi.
Berdasarkan data BPKH, jumlah dana haji per Desember 2017 sebelum diaudit adalah Rp 96,6 triliun yang terdiri dari Rp 93,5 triliun adalah setoran jemaah dan manfaat, serta Rp 3,1 triliun merupakan dana abadi umat.
Tampak hadir dalam ratas pengelolaan dana haji yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya, Kepala BKPM Thomas Lembong, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan jajaran pimpinan BPKH.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com