Jimly Minta Tokoh Politik Kurangi Ujaran Kebencian dan Saling 'Ngenyek'
Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, meminta para tokoh politik serta pemimpin formal dan informal dengan kesadaran hati mulai mengurangi ujaran kebencian pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Jimly seusai acara silaturahim parlemen di Kantor DPD RI di DIY, Yogyakarta.
"Mengurangi ujaran kebencian, mengurangi statemen-statemen yang saling 'ngenyek' (mencibir)," kata Jimly. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (29/6).
Menurut Jimly, para pihak yang sebelumnya berada pada kubu pasangan Prabowo-Sandiaga Uno maupun Jokowi-Ma'ruf Amin harus saling menghargai satu sama lain. Apalagi, baik kubu yang kalah maupun yang menang dari sisi jumlah sama-sama banyaknya.
"Yang satu 78 juta (pendukung), yang satunya 85 juta. 78 juta itu banyak sekali, 78 juta orang ingin ganti presiden itu banyak sekali, kalau 10 persen saja emosional sudah 7 juta. Jadi kita harus menang tanpa 'ngasorake' (merendahkan) dan kalah juga jangan mencibir," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Pascaputusan MK, menurut dia, rekonsiliasi akan secara alamiah terwujud. Meski demikian, komunikasi publik juga harus terus diperbaiki. "Misalnya, di medsos jangan ada lagi (ujaran kebencian) supaya demo di jalanan juga tidak perlu ada. Jadi demo di darat dan demo di udara tidak diperlukan lagi," ucapnya.
Ia juga berpesan agar seluruh pihak tidak mudah terpancing dan tersinggung perasaannya apabila ada statemen di medsos yang tidak tepat. "Jangan ada yang 'baper' bawa perasaan. Kadang ada (komentar) anak muda di Twitter, ya tidak usah dibaca, tidak udah ditanggapi," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaMenko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaBudi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnya