Merdeka.com - Tim Penasihat Hukum Ismail Bolong, Johannes Bolong mengatakan, Bareskrim Polri belum menyelidiki kasus dugaan suap kliennya kepada para perwira Polri. Adapun kliennya saat ini dijerat sebagai tersangka dugaan tambang ilegal

“Enggak ada (penyelidikan Bareskrim Polri ke Ismail Bolong soal dugaan suap)," katanya saat dihubungi, Jumat (9/12).

Dia mengungkapkan, Ismail telah diperiksa selama 13 jam dan ditanya 62 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, mantan anggota Polres Samarinda ini langsung ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

"Jadi murni Pak Ismail ini saya tegaskan tolong dicatat, jadi pak ismail bolong itu murni ditahan adalah soal illegal mining. Tidak ada pemberian suap kepada petinggi polri. Tidak ada itu," tambahnya.

Sekedar informasi jika awal mula isu Ismail Bolong mencuat ke publik, usai video pengakuan maupun dokumen laporan hasil penyelidikan (LHP) Divpropam Polri perihal adanya dugaan suap ke petinggi Polri.

Meski pada kesempatan lalu sempat membenarkan dokumen LHP nomor R/ND137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani langsung oleh Hendra Kurniawan ditujukan kepada Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.

Dimana disebut dalam laporan itu jika miliaran uang dilaporkan turut mengalir ke sejumlah pejabat Polri dari Ismail Bolong. Salah satunya diduga turut mengalir ke Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto senilai Rp2.000.000.000 setiap bulan.

Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal

Mabes Polri mengungkap peran Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). Diketahui, ia baru saja ditetapkan tersangka oleh penyidik, Selasa (6/12).

Tak hanya Ismail Bolong yang ditetapkan sebagai tersangka. Melainkan ada dua tersangka lainnya dalam kasus dugaan tambang ilegal ini yakni berinisial BP dan RP.

Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, dalam kasus ini ketiganya mempunyai peran masing-masing. Untuk BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal.

"RP sebagai kuasa Direktur PT EMP, berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP," kata Nurul kepada wartawan, Kamis (8/12).

Kemudian, untuk Ismail Bolong sendiri berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) perusahaan lain dan menjabat sebagai Komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan.

"Adapun pasal yang disangkakan yaitu Pasal 158 dan Pasal 161 UU Nomor 3 tahun 2020, tentang pertambangan mineral dan abtu bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar serta Pasal 55 ayat 1 KUHP," ujarnya.