Ini kata Ketua PBNU soal fatwa 'khianati Allah jika tak pilih Khofifah'

Merdeka.com - Fatwa dari barisan pendukung Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Cawagub Emil Dardak mendapat sorotan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU KH Said Agil Siraj menegaskan, penggunaan dalil agama untuk kepentingan politik justru akan merendahkan Alquran.

"Jangan sekali-kali menggunakan agama untuk kepentingan politik. Agama itu mulia dan suci karena mengandung nilai-nilai Ilahiyah. Jangan dicampur dengan target-target ambisi politik," ujar KH Said saat menghadiri Lailatul Qiroah di Taman Bungkul Surabaya, Rabu malam (6/6/2018).

Selain melarang penggunaan dalil agama, Kiai Said Agil juga mengimbau kepada seluruh warga NU supaya tidak menggunakan masjid untuk kepentingan politik. "Siapapun dan apapun alasannya tidak boleh, tempat ibadah jangan dikotori untuk kepentingan politik," beber Kiai Said.

surat sakti fatwa fardhu ain untuk memilih khofifah emil dalam Pilgub jatim ©2018 Merdeka.com

Seperti diberitakan, di media sosial viral tentang fatwa yang dikeluarkan barisan pendukung Khofifah-Emil. Pertemuan sejumlah ulama dan pendukung Khofifah-Emil di di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, 3 Juni 2018, menghasilkan surat fatwa bernomor nomor 1/SF-FA/6/2018.

Surat itu menyerukan dan menfatwakan Fardhu Ain (wajib bagi setiap individu) seluruh masyarakat Jatim untuk memilih Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim mendatang. Poin dalam surat fatwa itu menyinggung soal 'pengkhianatan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan seluruh orang Islam'.

Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim selaku tuan rumah dan inisiator mengatakan bahwa orang yang memilih Gus Ipul-Puti, padahal ada yang lebih baik menurut Asep, yaitu Khofifah, maka orang itu sama saja telah mengkhianati Allah dan Rasulullah.

"Ini nash, hadits," ujar Kiai Asep. Rekaman fatwa itu sendiri tersebar viral melalui grup percakapan WhatsApp.

Fatwa itu pun menjadi kontroversi. Sejumlah ulama dan kiai NU meminta jangan memperdagangkan dalil agama untuk kepentingan ambisi politik yang dinilai jauh dari nilai-nilai ajaran NU.