Hindari unsur politik, setiap bantuan dari luar wajib dikontrol
Merdeka.com - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani mengatakan minimnya alat yang digunakan dalam memadamkan titik api kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan menjadi salah satu faktor kesulitan menangani titik hotspot. Oleh karena itu, kesulitan dalam memadamkan api belum bisa terjawab hingga saat ini.
"Kita membutuhkan peralatan yang lebih besar lagi, seperti yang disampaikan bapak presiden Jokowi bahwa terkait kebakaran hutan. Kita sudah melihat skala dampak kebakaran ini yang cukup besar, kita harus punya kesadaran. Peralatan yang kita miliki, dalam memadamkan api saja seperti pesawat-pesawat kemampuan pada aircraft saja, sementara ini tidak efektif," kata Rasio usai mengisi acara diskusi dengan topik 'Asap Makin Pekat, Pembakar Kita Sikat' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).
Tidak hanya alat, kata Rasio, air juga perlu ditambah. Pasalnya sejauh ini air yang digunakan untuk memadamkan titik api masih standar.
"Air saja harus 15 ribu liter lebih," ujarnya.
Sebagaimana informasi yang dihimpun merdeka.com, pemerintah mendapatkan bantuan dari luar negeri paling lambat siang atau sore hari ini. Bantuan yang dialirkan yaitu satu helikopter Chinook dari Singapura dan dua pesawat terbang dari Malaysia.
Menurut Rasio, bantuan tersebut memang hal yang wajar sebagai negara yang berada pada satu rumpun. Namun, sebelum ada bantuan dari luar negeri, lanjut Rasio, pemerintah Indonesia harus memaksimalkan usaha penanganan secara nasional.
"Sebelum ada bantuan negara lain, kita harus lihat dulu kemampuan nasional kita. Nah saat ni, operasi terbesar yang dilakukan pemerintah kita mengerahkan 22 ribu orang aparat kepolisian, TNI, masyarakat, dan BNPB ini agar lebih efektif guna kerja sama negara lain," tuturnya.
Menanggapi munculnya informasi aliran bantuan negara tetangga, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menegaskan perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia terkait alat-alat yang diberikan Singapura dan Malaysia. Pasalnya, Indonesia perlu menghindari terselipnya unsur politik dalam bantuan tersebut.
"Sekarang luar negeri juga sudah memberi bantuan. Jangan bantuan ini ada unsur politik. Pemberian bantuan harus dalam kontrol pemerintah," tambah Herman.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHarapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Gara-Gara Jalan Dikeramik, Banyak Pemotor 'Ngepot' di Medan
Persimpangan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, mendapat sorotan publik. Penggunaan material keramik membuat pemotor banyak terpeleset.
Baca SelengkapnyaIntervensi adalah Istilah dalam Politik, Begini Penjelasan Lengkapnya
Intervensi ini bisa dikatakan sebagai campur tangan negara diktator dalam urusan negara lain.
Baca SelengkapnyaPerjuangan Polisi di Pelosok, Tiga Hari Jalan Kaki Kawal Distribusi Logistik Pemilu dan Terancam Dimangsa Binatang Buas
Polisi itu harus mendaki gunung, melewati hutan belantara dan menerjang beberapa sungai deras untuk menuju perkampungan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnya