Geser Salatiga, Singkawang Sabet Peringkat 1 Sebagai Kota Toleran 2021

Kota Singkawang berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat pertama indeks kota toleran (IKT) di Indonesia tahun 2021 menggeser Kota Salatiga yang pada tahun 2020 menduduki posisi tersebut. Penghargaan itu sebagai hasil dari riset yang dilakukan Setara Institut pada tahun 2021 dengan menilai berbagai aspek untuk kemudian memberikan Kota Singkawang sebagai peringkat pertama dengan nilai 6,483 naik satu peringkat dari 2020, dengan indeks 6,450.

"Kami selalu menerbitkan laporan ini dengan berbasis pada riset yang serius yang ditujukan untuk mengukur kinerja kota-kota di Indonesia. Jadi bukan semata-mata mengukur kinerja walikota atau wakil walikota," kata Direktur Eksekutif Setara Institut, Ismail Hasani, dalam sambutannya pada acara 'Peluncuran Indeks Kota Toleran 2021' di Jakarta, Rabu (30/3).

Adapun riset yang dilakukan Setara Institut mempertimbangkan empat variabel dengan delapan indikator sebagai tolak ukur berbasis paradigma hak konstitusional warga sesuai hak asasi manusia (HAM).

Variabel pertama, Regulasi Pemerintah dengan indikator RPJMD dan kebijakan diskriminatif. Kedua, Tindakan Nyata dengan indikator pernyataan dan tindakan nyata pemerintah kota.

Kemudian, variabel ketiga Regulasi Sosial mencakup indikator peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil. Dan variabel keempat Demografi Sosial- Agama meliputi indikator heterogenitas dan inklusi sosial.

Dari variabel tersebut berikut 10 kota yang mendapatkan penghargaan sebagai Indeks Kota Toleransi 2021:

1.Kota Singkawang dengan skor 6,483

2.Kota Manado dengan skor 6,400

3.Kota Salatiga dengan skor 6,367

4. Kota Kupang dengan skor 6,337

5. Kota Tomohon dengan skor 6,183

6. Kota Magelang dengan skor 6,120

7. Kota Ambon dengan skor 5,900

8. Kota Bekasi dengan skor 5,830

9. Kota Surakarta dengan skor 5,783

10. Kota Kediri dengan skor 5,733

Adapun tujuan dilakukan riset ini adalah untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota-kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum.

"Sekalipun indeks ini dikeluarkan oleh lembaga riset non pemerintah tapi secara akademik sudah memperoleh kepercayaan cukup dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami berharap ini bisa terus berjalan," tukas Ismail.