Ganjar Pranowo Kantongi KTP Kabupaten Sleman, Disdukcapil Jelaskan Prosesnya
Beberapa waktu lalu Ganjar membangun rumah di daerah Dusun Tegalsari, Desa Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman
Beberapa waktu lalu Ganjar membangun rumah di daerah Dusun Tegalsari, Desa Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ternyata sudah berganti KTP dan beralamatkan di Kabupaten Sleman. Ganjar diketahui sudah ber-KTP Sleman sebelum proses Pilpres 2024.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman Susmiarto membenarkan hal tersebut.
Susmiarto membeberkan saat ini Ganjar memang sudah ber-KTP di Kabupaten Sleman.
Susmiarto menyebut proses pergantian domisili KTP Ganjar ini dilakukan usai sosok pria yang identik dengan rambut putih ini rampung menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Benar. Sudah ber-KTP Sleman. Sesudah dari Gubernur (Jawa Tengah). Purna itu mengajukan (pindah KTP ke Kabupaten Sleman),"ucap Susmiarto saat dihubungi wartawan, Kamis (28/3).
"Pokoknya sebelum pencapresan itu, purna dari tugas Gubernur. Terus ada staf dari provinsi kemudian menguruskan pindah. (Staf) datang ke kantor," sambung Susmiarto.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Ganjar membangun rumah di daerah Dusun Tegalsari, Desa Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY. Saat berada di DIY, Ganjar selalu menginap di rumah tersebut.
Ganjar Pranowo menyerukan pendukungnya tidak menggunakan knalpot brong saat kampanye.
Baca SelengkapnyaKunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaGanjar berkeliling di sejumlah daerah seperti Cilacap hingga Banyumas pada Selasa (9/1).
Baca SelengkapnyaGanjar menilai dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan TKN Prabowo-Gibran salah alamat.
Baca SelengkapnyaGanjar menerima keluhan para petani tebu di Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk,
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyatakan, pemimpin harus mendahulukan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi penguasa.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca SelengkapnyaKPK berencana mengundang capres untuk melihat konsentrasi mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya