DPR sebut rencana pemerintah pecat 1 juta PNS timbulkan masalah baru

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Muchtar Luthfi Andi Mutty menyebut kebijakan pemerintah bisa menimbulkan masalah baru. Hal tersebut terkait kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, secara besar-besaran dan rencana pemecatan satu juta pegawai negeri sipil (PNS) dengan alasan efisiensi.

"Jangan kita menyelesaikan masalah hanya memindahkan masalah. Kita mau birokrasi kita efisien dan profesional. Tapi kita mau menimbulkan masalah baru yang biayanya bisa lebih besar nanti. Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan angka kemiskinan. Marilah menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Luthfi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

Menurut Politikus NasDem itu, penataan birokrasi merupakan domain eksekutif. Namun dia berharap agar masukan DPR didengarkan. Meski begitu dia yakin DPR akan mengganjal lajunya kebijakan itu.

‎"Tidak bisa eksekutif sepihak, ini harus dibicarakan dengan legislatif. Tidak bisa serta merta jumlah segitu DPR mendukung, saya kira akan menemui hambatan di DPR. Kalau itu bertahap, melalui pensiun misalnya itu bisa dibahas," tuturnya.

Memecat PNS menurut Luthfi akan berpengaruh terhadap nasib jutaan keluarga. Maka dari itu kebijakan tersebut harus dieksekusi dengan hati-hati.

‎"Melalui mekanisme pensiun misalnya. Dorong swasta untuk memunculkan investasi sehingga dunia usaha bergairah untuk menyerap lapangan kerja. Kita dorong dunia swasta untuk bergairah. Efisiensi di dunia birokrasi suatu keniscayaan tapi tidak serta merta dengan efisiensi kita haru merumahkan 1 juta PNS," pungkasnya. (mdk/hhw)