Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mendukung langkah Presiden Joko Widodo menghadapi kekalahan Indonesia dalam gugatan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Menurut dia, dua langkah Presiden Jokowi dalam menghadapi keputusan WTO sudah tepat, yakni menaikkan pajak ekspornya dan melakukan banding sambil menyiapkan seluruh perangkat smelter untuk hilirisasi.

"Dua langkah itu sudah tepat, artinya ada dua opsi bahwa bagusnya kita banding dan banding itu status quo sambil kita siapkan semua perangkat smelter itu untuk hilirisasi. Artinya kita masih ada waktu untuk persiapan hilirisasi dan saat itu kan sudah matang banget dan itu langkah yang paling tepat," kata Abdul Wahid dalam keteranganya, Sabtu (17/12).

Politisi PKB ini melihat bila langkah banding mengecewakan, pemerintah bisa mengambil langkah kedua, yakni menaikkan pajak ekspor bahan mentah nikel. Dia menilai keputusan negara itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk WTO.

"Jika seandainya kita kalah ya kita harus menaikkan ekspor bahan baku nikel itu lebih tinggi pajaknya, pajak ekspornya lebih tinggi karena itu kebijakan negara. Artinya negara enggak boleh kalah dalam hal ini dari sistem perdagangan internasional," tegasnya.

Wahid menilai komitmen Jokowi menghadapi gugatan WTO menjadi upaya mempertahankan sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, mendorong Indonesia menjadi negara maju serta menciptakan lapangan kerja yang banyak.

"Karena kita kan melindungi negara, berkewajiban melindungi warganya dan seluruh tumpah darah dan tanah airnya. Nah potensi sumber daya alam yang itu kan bagian dari menjaga keutuhan bangsa, maka langkah-langkah itu harus dilakukan. Itu langkah yang paling tepat," jelasnya.

Selain itu, dia memprediksi, kenaikan pajak ekspor bahan mentah nikel tidak akan berpengaruh pada investasi di Indonesia. Sebab, pemerintah akan melakukan hilirisasi dan itu sangat menguntungkan Indonesia.

"Enggak lah karena kita sudah siap untuk hilirisasi, enggak akan ada begitu (pengaruh investasi) karena itu kita melindungi produk-produk kita, pengen add value dari sebuah kegiatan eksplorasi sumber daya alam, itu baru bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi kalau dimaksimalkan dengan efektif dan efisien," ujar Wahid.

Dia mengungkapkan, harus ada strategi dalam menghadapi keputusan WTO atas hasil kekayaan alam Indonesia agar tidak didikte oleh pihak manapun, termasuk soal larangan ekspor bahan mentah nikel.

"Tentu itu harus ada strateginya, yang pertama penyematan modal begitu juga dengan sumber manusianya, tentu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah strategi yang harus kita implementasikan atau harus kita eksekusi," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Wahid, kekalahan Indonesia di WTO itu harus dilawan. Hal ini agar Indonesia memiliki kemandirian ekonomi tanpa diintervensi sistem ekonomi dunia.

“Bahwa kita mendukung langkah Pemerintah dalam menjaga sumber daya alam kita, jangan sampai dieksplorasi tetapi tidak memberikan add value dari sebuah kegiatan pertambangan, kita pengen add value itu maksimal di semua sumber daya alam ini. Karena memang salah satu faktor penunjang dari pertumbuhan ekonomi kita itu dari sumber daya alam,” tegasnya lagi.

“Iya harus dilawan, kita enggak boleh tunduk dari sistem ekonomi dunia selagi ada peluang, ya kita ambil peluang itu,” tutupnya.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan dua langkah penting dan strategis, pertama, Pertama, Indonesia akan mengajukan banding usai kalah di WTO. Kedua, ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut.

Diketahui, jalan terjal reformasi ekonomi mengadang ketika Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Oktober 2022 lalu.

Kekalahan di WTO sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di Tanah Air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tentunya sudah jera setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah.

Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Menurut Jokowi, hilirisasi menjadi bentuk komitmen Pemerintah RI. Sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah alias raw material saja.

"Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding," tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022.

Presiden Jokowi memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa (UE) merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja antikarat (stainless steel) di negara-negara anggota blok tersebut.

Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan.

Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan.

Indonesia menguasai lebih dari 20 persen total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

Sumber: Liputan6.com