DPR dan Komjen Suhardi rapat bahas peran BNPT, Polri, TNI di UU Terorisme

Merdeka.com - Komisi III DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hari ini. Dalam rapat kali ini komisi III akan membahas peran BNPT usai disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme oleh DPR Jumat (25/5).

"Dengan disahkannya Undang-Undang Terorisme ini sesuatu banget bagi kami di Komisi III dan sesuatu banget bagi BNPT," kata pimpinan RDP, Desmond Junaidi Mahesa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5)

Menurutnya perlu ada pembahasan mengenai peran lembaga terutama BNPT, Polri dan TNI yang menjadi sarana untuk mengatasi tindak pidana terorisme. Inti pembahasan peran BNPT, kata Desmond harus didapatkan hari ini juga agar tidak ada ketumpangtindihan.

"Ada hal yang penting di UU ini adalah wilayah-wilayah tugas mana wilayah BNPT, Polri dan keterlibatan TNI," ujarnya.

"Harus kita dapatkan hari ini supaya tidak ada tumpang tindih," ucapnya.

RDP ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius dan jajaran BNPT. Rencananya rapat ini akan diselesaikan pada pukul 13.00 WIB.

Diketahui, DPR menyetujui revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Sebelum mengambil keputusan, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii terlebih dahulu membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU Terorisme. Usai Syafi'i membacakan laporan Pansus, Agus menanyakan kepada seluruh anggota yang hadir terkait persetujuan untuk disahkan menjadi UU.

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui menjadi undang-undang?," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

"Setuju," jawab serentak anggota DPR yang hadir.