DPR akan Panggil Mendagri Terkait Duit Kepala Daerah di Kasino

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi akan memanggil Menteri Dalam Negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi keuangan kepala daerah di rekening kasino luar negeri.

Pertemuan akan dilakukan pada rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II dan Mendagri yang akan dilakukan awal Januari 2020.

"Nah nanti dalam RDP selanjutnya bisa kami tanyakan ke Mendagri (kasus Kepala daerah)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/12).

"Biar tahu gimana sih ceritanya gitu," tambahnya.

Johan menyatakan, Kemendagri adalah pembina dari Pemda termasuk Kepala daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila Mendagri dimintai keterangan menangani temuan tersebut.

"Kalau dalam konteks ini, mendagri tidak dalam konteks penegakan hukumnya, tetapi kemendagri itu kan sebagai pembina kepala-kepala daerah itu," ujarnya.

Apalagi, Pemda setiap tahunnya masih mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai bantuan dana itu justru disalahgunakan terlebih di rekening kasino.

"Karena daerah itu kan masih dapat dana dari pusat kan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan lainnya itu lho, nah ini jangan sampai tu digunakan untuk itu (rekening kasino) tadi," tegasnya.

Sebelumnya, Johan mendesak agar PPATK menindaklanjuti temuan ke penegak hukum.

"Ya enggak perlu komisi II, saya sendiri apa harus diusut tuntas itu, temuan PpATK ini sangat mengagetkan lho, ada kepala daerah yang kemudian apa punya dana puluhan milyar kemudian diputar di kasino di luar negeri gitu kan jadi ini kan mengagetkan juga," katanya.

Johan meminta PPPATK tidak berhenti pada pengungkapan data saja. Enggak hanya soal etika, etika sudah harus diusut tuntas ini, jadi jangan hanya berhenti pada pengungkapan adanya data itu saja oleh PPATK , ucapnya.

Menurut mantan jubir KPK ini, sudah menjadi tugas PPATK menelusuri transaksi mencurigakan dan menindaklanjutinya.

"Kan domainnya PPATK kan menelusuri transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan, tugas berikutnya itu tadi penegak hukum tadi yang harus mengusut tuntas apakah it KPK atau apakah itu kepolisian apakah itu kejaksaan," tandasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com