Ditegur Mendagri, Pemprov Sulsel Tunggu Verifikasi APIP untuk Cairkan Insentif Nakes

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegur 19 gubernur karena rendahnya serapan anggaran dalam penanganan Covid-19, termasuk untuk pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). Dari 19 gubernur tersebut salah satunya adalah Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid, mengungkapkan pembayaran insentif nakes yang merawat pasien Covid-19 masih menunggu hasil verifikasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Verifikasi APIP sangat penting untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembayaran.

"Sekarang dalam proses verifikasi APIP. Kita tunggu dulu hasilnya, setelah semua clear, akan langsung dibayarkan. Jadi, bukan tidak mau dibayar. Tapi ada prosesnya. Kita tunggu saja," ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Senin (19/7).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah membayarkan anggaran Rp79 Miliar lebih, untuk penanganan Covid-19. Terkait insentif nakes, akan dibayarkan oleh BPKAD jika telah diverifikasi.

"Masih dalam proses. Harus diverifikasi dulu oleh APIP," kata Rasyid.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari, menjelaskan, pembayaran nakes sudah diajukan pihak rumah sakit untuk tahun ini mencapai Rp 8 miliar lebih. Antara lain, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi, RSUD Haji, dan RSUD Labuang Baji.

"Untuk tahun 2021, menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, dan verifikator dinas kesehatan, untuk kami ajukan ke Inspektorat Daerah untuk direview, dan ke BKAD untuk proses selanjutnya," ujarnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latif, mengungkapkan hasil review insentif nakes sudah bisa dirampungkan hari ini. Tinggal RSUD Labuang Baji, yang data pendukungnya belum lengkap.

"Tinggal Labuang Baji yang belum lengkap data pendukungnya. Insyaallah besok bisa rampung hasil reviewnya," kata Sulkaf.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengungkapkan, telah mengirimkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi yang realisasi insentif nakes-nya belum banyak berubah. Salah satunya, adalah Provinsi Sulsel.

"Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain," kata Tito, dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube.